oleh

Yuvensius Tukung Tegaskan Jangan Ada Politisasi Dana PIP

RADARNTT, Kupang – Dana Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan dana pendidikan yang bersumber dari APBN dan merupakan program pemerintah pusat dari Presiden Jokowi. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang, Yuvensius Tukung, S.Pd menegaskan agar jangan ada politisasi Dana PIP oleh pihak tertentu, hal ini ditegaskannya saat ditemui di ruangan kerja Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang, Selasa, (3/4/2018).

Menurutnya ada kejanggalan proses penyerahan dana PIP tahun anggaran 2017 di kelurahan Alak, Senin, (26/3/2018), yang membuat polemik sejumlah pihak termasuk DPRD Kota Kupang.

Sehingga, kata Tukung, rapat internal Komisi IV DPRD Kota Kupang beberapa waktu lalu menilai adanya kejanggalan tata protokoler dan etika pemerintahan yang sangat tidak pada semestinya.

Dia menjelaskan kejanggalan ini berupa surat pemberitahuan penerima dana beasiswa PIP, yang ditandatangani Walikota Kupang ditujukan kepada orangtu/wali murid, hal ini tidak sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PIP tahun 2017.

Lebih anehnya lagi, lanjut Tukung, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mengagendakan Walikota Kupang menyerahkan secara simbolis, dihadiri kepala dinas dan beberapa kepala sekolah. Namun, diketahui Walikota Kupang tidak berada ditempat acara, tapi ada keterlibatan unsur luar yaitu lembaga Rumah Aspirasi yang ikut serta dalam penyerahan dana PIP dan ikut memberikan kata sambutan dalam acara tersebut.

“Kejadian ini merupakan bagian dari politisasi oleh kelompok tertentu dengan simbol Partai Politik tertentu, yang melakukan pembodohan kepada rakyat bahwa dana PIP itu adalah perjuangan kelompok tertentu. Karena sebagai anggota DPRD, kami Komisi IV mendukung progam ini namun perlu diketahui bahwa memang dana PIP merupakan programnya pak Presiden Pak Jokowi”, ungkap Tukung.

Dia menegaskan agar jangan menjadikan dana PIP, sebagai alat jualan politik oleh segelintir orang demi kepentingan pencalonan di kemudian hari.

Terkait etika Pemerintahan mengenai garis komando dan koordinasi tanggung jawab, hemat Tukung, mestinya Pemerintah Kota menempatkan diri sebagaimana mestinya, melalui hierarki organisasi perangkat daerah dalam hal ini Dinas, Kecamatan dan Kelurahan merupakan perangkat Pemerintah yang semestinya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang kerjanya.

“Jadi Pemkota mestinya mempercayakan pelaksanaan hal ini pada Dinas terkait dan Kelurahan terkait bukannya mempercayakan pada unsur lain yang dalam hal ini Rumah Aspirasi yang pada kesempatan itu datang lalu juga memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan tersebut”, ujar Ketua Liga Mahasiswa NasDem Provinsi NTT ini.

Yuvensius Tukung mengatakan jangan sampai ketidakadaannya hubungan yang harmonis dalam pemerintahan kota, sehingga kepercayaan antar hierarki organisasi perangkat daerah tidak terjalin dengan baik. Karena para eksekutif ini justru disampingkan, lalu ruang ini diisi oleh kelompok tertentu dengan simbol partainya yang tidak masuk tata pemerintahan. (Yoan/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan