oleh

AMPPERA ke Kejati NTT, Kasi Penhum: Kasus Waima Sudah Dilimpahkan ke Kejari Lembata

RADARNTT, Kupang – Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA) Kupang yang diwakilkan oleh Koordinator Umum Emanuel Boli, Elfradus, dan Rofinus Madi datangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati NTT) di Kota Kupang tadi siang (Kamis (17/01/2019).

Kedatangan ketiga aktivis mahasiswa ini disambut baik oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penhum), Iwan Kurniawan di ruangannya.

Maksud kedatangan mereka adalah mengonfirmasi lagi tindak lanjut Kejati NTT terkait kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima di Kabupaten Lembata.

Terhitung untuk yang ketiga kalinya AMPPERA Kupang sambangi Kejati NTT untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan dana proyek jembatan Waima.

Kepada perwakilan AMPPERA, Iwan mengatakan, Kepala Kejati NTT dan Wakil Kejati sedang tidak berada di kantor. Terkait kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima, pihaknya sudah limpahkan ke Kejari Lembata,” terangnya.

“Saya sudah konfirmasi lagi ke Kepala Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT, Wijaya Kusuma bahwa kasus dugaan korupsi jembatan Waima telah diserahkan ke Kejari Lembata untuk diproses,” katanya.

Perwakilan AMPPERA Kupang pun memperrtanyakan mengenai alasan kasus tersebut Kejati NTT melimpahkan ke Kejari Lembata.

Mengingat pertimbangan efisiensi penanganan kasus yang berada di daerah Kabupaten Lembata, pihaknya melimpahkan ke Kejari Kabupaten Lembata untuk ditangani,” jelas Kurniawan.

Pria asal Nusa Tenggar Barat ini menegaskan, apabila Kejari Kabupaten Lembata lamban dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jembata Waima, perkara ini akan diambil alih oleh Kejati Provinsi NTT,” beber Iwan Kurniawan.

Koordinator Umum AMPPERA Kupang, Emanuel Boli, kepada Kasi Penhum Kejati Provinsi NTT menuturkan, ambruknya oprit jembatan Waima bukan karena bencana banjir.

Menurut pria akrab disapa Soman Labaona ini, ambruknya oprit jembatan Waima disebabkan oleh kegagalan konstruksi dari konsultan perencanaan. Sehingga, jembatan yang menghabiskan dana 1.7 miliar dari dana BTT APBD II dan baru selesai dibangun sekitar lima bulan yang lalu, ambruk dua kali. Ambruk kali pertama pada tanggal 26 November 2018 dan diperbaiki. Setelah itu, ambruk lagi pada tanggal 27 Desember 2018 dan putus total sampai dengan sekarang,” jelas Labaona.

Labaona juga mendesak melalui Kejati Provinsi NTT agar Kejari Kabupaten Lembata segera lakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima.

Ia meminta agar Kepala Dinas PUPR Lembata, Paskalis Tapobali dan pihak swasta untuk bertanggung jawab atas ambruknya Waima dengan menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait proyek Waima mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

Iwan Kurniawan menerangkan bahwa sudah menjadi kewajiban Dinas PUPR dan pihak swasta menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak penyidik.

Apabila ada yang menghalang-halangi selama proses penyelidikan, akan diberi sanksi,” tambahnya.

AMPPERA Tegas Bantah Pernyataan Pemda Lembata

Selanjutnya, Elfridus Leirua Rivani Sebleku menyatakan, kami dengan tegas menolak pernyataan Pemda bahwa Ambruknya Jembatan Waima akibat Bencana.

Pemda Lembata terkesan sedang cuci tangan atas masalah yang sedang terjadi,” ungakap Sebleku.

Ambruk dan putusnya jembatan waima tidak bisa kita amini begitu saja bahwa semua diakibatkan oleh bencana.

Pasalnya, kalau dikatakan bencana, maka setiap tahun di kali Waima selalu terjadi bencana. Debit air pada kali Waima di saat musim hujan selalu saja seperti saat ini. Lalu apakah itu bencana?

“Kita mesti tetap patut menduga segala macam penyimpangan yg terjadi pada proyek pembangunan Jembatan Waima tersebut,” ujar aktivis GMNI Cabang Kupang itu.

Oleh karena itu, Pemda Lembata beserta seluruh elemen terkait mestinya mempertanggungjawabkan dana sebesar 1,7 miliar yang saat ini terkesan mubazir akibat putusnya jembatan ini,” tegas Rivan.

Kami sangat berharap pihak Kejaksaan harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima,” harapnya. (AA/SET/RN)

Komentar