oleh

Ansy Lema Mempertanyakan Keseriusan Negara Menangani Masalah Karhutla

RADARNTT, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mempertanyakan ketegasan Negara menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bagaimana keseriusan negara dalam menyelesaikan karhutla, yaitu pada aspek pencegahan dan penindakan pelaku karhutla. Karhutla terjadi tiap tahun seolah menjadi penyakit menahun

Penegasan ini disampaikan Ansy Lema saat Komisi IV melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (13/11/2019). Rapat membahas persoalan mendesak yang saat ini terjadi, yakni kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Ia mengutarakan keseriusan negara dalam menyelesaikan karhutla, yaitu pada aspek pencegahan dan penindakan pelaku karhutla. Karhutla terjadi tiap tahun seolah menjadi penyakit menahun. “Kerugian negara mencapai triliunan rupiah, namun yang lebih penting adalah terjadi perampasan hak masyarakat dan hak generasi mendatang untuk bisa hidup dalam ekosistem lingkungan hidup yang sehat. Ini jelas lebih penting dari sekedar kerugian uang negara,” tegas Ansy Lema.

Karena itu, Ansy Lema menyampaikan tiga pandangan penting. Pertama, efektivitas anggaran. Setiap tahun negara menggelontorkan uang yang besar untuk mitigasi karhutla. Dana yang dikeluarkan Kementerian Keuangan adalah Rp 835,24 miliar pada 2016, Rp 957,1 miliar pada 2017, Rp 2,4 triliun pada 2018, dan selama Januari–September 2019 sebesar Rp 1,1 triliun.

Sayangnya, dana yang besar tidak berbanding lurus dengan penurunan karhutla. Luas karhutla di Indonesia justru meningkat. Pada 2016 seluas 438.363,19 hektar, lalu 2017 sebesar 165.483,92 hektar, kemudian 2018 seluas 529.266,64 hektar, dan 2019 seluas 857.755,00 hektar. “Ini berarti ada permasalahan pada level aksi-implementasi. Seharusnya, alokasi anggaran yang besar berdampak pada menurunnya angka karthula,” ujarnya.

Kedua, konservasi lahan gambut. Presiden Jokowi menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada 2020. Jika karhutla terus terjadi dan semakin besar, bagaimana kita bisa mendekat pada target 26 persen tersebut? Perlu adanya road map yang jelas dari KLHK mengenai target jangka pendek dan menengah untuk konservasi lahan gambut. “Perlu juga membuat pilot project di daerah-daerah karhutla agar masyarakat dapat tergerak dengan melihat bukti dan contoh. Perlu role-model konservasi lahan gambut,” pinta Ansy serius.

Ketiga, korporasi. Setiap terjadi karhutla, masyarakat dituduh sebagai pelaku pembakaran. Namun, sebetulnya pelaku utamanya adalah korporasi. Mengapa korporasi tidak jera? Sebab hukuman yang diberikan sangat lunak. Denda pidana maksimal Rp 12 miliar, sementara kerugian negara triliunan rupiah, di sisi lain keuntungan korporasi mencapai trilyunan rupiah. “Bagaimana korporasi pelaku kejahatan karhutla bisa jera jika sanksi yang diberikan sangat lunak? Agar jera, ijin konsesi korporasi pelaku karhutla perlu dicabut,” tegas Ansy Lema. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan