oleh

Belum Urgen Menambah Kursi Pimpinan MPR RI

RADARNTT, Kupang – Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk menambah kursi pimpinan MPR RI perlu dilihat urgensinya bagi penguatan kapasitas institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Demikian tegas Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek, kepada radarntt.co via ponsel, Senin (9/9/2019).

“Bagi saya penambahan kursi pimpinan belum mendesak. Porsi kursi pimpinan saat ini pun sudah lebih dari cukup”, tegas Ola Hurek.

Menurut Ola Hurek, belum ada jaminan dengan penambahan pimpinan kapasitas institusi semakin meningkat. Oleh karena itu, lanjut dia, sebaiknya mempertahankan saja formasi pimpinan MPR RI yang ada dan kawal supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Kita harus menghindari kesan membagi jatah kursi dan jabatan, karena yang lebih penting adalah jabatan itu bermakna bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat”, pungkas Ola Hurek.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang melakukan revisi Undang-Undang MD3 yang baru saja disahkan pengajuannya di rapat paripurna pada Kamis, (5/9/2019). Revisi itu akan mengubah jumlah kursi pimpinan MPR RI dari 5 kursi menjadi sepuluh kursi.

Perubahan itu akan membuat sembilan fraksi yang duduk di DPR RI periode 2019-2024 akan mendapat jatah kursi pimpinan MPR RI. (YL/TIM/RN)

Komentar