oleh

BPD Kobaleba Menolak dan Membatalkan Penawaran Proyek Air Bersih

RADARNTT, Ende – Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kobaleba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende mengadakan Musyawarah Bersama, Senin (9/12/2019), menyikapi mekanisme pengambilan kebijakan tentang Pekerjaan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp. 327.960. 000.

Dalam klarifikasi tertulis yang diterima media ini, Rabu (11/12/19), BPD Kobaleba menyatakan:

  1. Bahwa Surat Pemberitahuan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro dengan Nomor: 001/TPK-KBLB/X/2019 kepada Direktur CV. Santosa dan Direktur CV. Amando Mulia Abadi tertanggal 14 Oktober 2019 terkait Permintaan Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih, dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Lembaga BPD, Lembaga Mitra Desa, Aparat Desa dan Masyarakat.
  2. Bahwa Surat Penawaran Harga oleh CV Santosa dengan Nomor: 07/X/CV-SA/2019 kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kobaleba tertanggal 17 Oktober 2019 dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 328. 806.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan Lembaga BPD, Lembaga Mitra Desa, Aparat Desa dan Masyarakat.
  3. Bahwa Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga oleh TPK Desa Kobaleba dengan Nomor: 002/TPK-KBLB/X/2019 kepada Direktur CV. Santosa pada Tanggal 21 Oktober 2019 tanpa diketahui Lembaga BPD, Lembaga Mitra Desa, Aparat Desa dan Masyarakat dan tidak terjadi pertemuan apa pun di Kantor Desa Kobaleba sebagaimana dijadwalkan.
  4. Bahwa Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga oleh TPK Desa Kobaleba dengan Nomor: 003/TPK-KBLB/X/2019 dibuat secara sepihak dan bersifat Fiktif antara Direktur CV. Santosa (Johanes Santosa Say), Ketua TPK Desa Kobaleba (Hendrikus Leven) dan Penjabat Kepala Desa Kobaleba (Pius Boy) dengan mengklaim pihak CV. Amando Mulia Abadi tidak hadir saat Klarifikasi Penawaran Harga. Faktanya, Tidak pernah terjadi pertemuan Klarifikasi Penawaran Harga di Kantor Desa Kobaleba oleh pihak-pihak yang disebutkan.
  5. Bahwa proses Negosiasi Penawaran Harga dan kesepakatan antara Ketua TPK Desa Kobaleba dan pihak CV. Santosa yang menyepakati besar Penawaran Baru senilai Rp. 327. 960. 000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Lembaga BPD Kobaleba, Lembaga Mitra Desa, Aparat Desa dan Masyarakat.
  6. Bahwa Surat Persetujuan Penawaran Harga oleh TPK Desa Kobaleba dengan Nomor: 004/TPK-KBLB/X/2019 kepada Direktur CV. Santosa tertanggal 25 Oktober 2019 dilakukan secara sepihak dan fiktif tanpa melibatkan Lembaga BPD Kobaleba, Lembaga Mitra Desa, Aparat Desa dan Masyarakat. Faktanya, TIDAK PERNAH terjadi pertemuan apa pun di Kantor Desa Kobaleba sebagaimana jadwal oleh TPK pada tanggal 29 Oktober 2019.
  7. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: 005/ATPK-KBLB/X/2019 dan Nomor: 09/X/CV-SA/2019 yang dibuat pada Selasa, 29 Oktober 2019 bersifat FIKTIF dan dibuat secara sepihak oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kobaleba (HENDRIKUS LEVEN) sebagai PIHAK PERTAMA dengan Direktur CV. Santosa (JOHANES SANTOSA SAY) sebagai PIHAK KEDUA dengan Mengetahui Pj. Kepala Desa Kobaleba (PIUS BOY). Faktanya, TIDAK PERNAH terjadi pertemuan dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama oleh Kedua Pihak di Kantor Desa Kobaleba.
  8. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama, Pasal 4 Tentang JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN, dijelaskan bahwa Jangka Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah tiga puluh hari kerja mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 23 November 2019, sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 23 November 2019.

Menurut BPD, hal ini tidak mungkin terjadi sebab hingga saat ini belum terjadi Rapat Pembahasan Anggaran terkait pekerjaan tersebut sehingga realisasi Anggaran dan realisasi pekerjaan masih nol persen.

Ketua BPD Kobaleba, Michael Karo mengatakan bahwa berdasarkan poin-poin klarifikasi dan pertimbangan tersebut, maka melalui Forum Musyawarah Bersama, BPD Kobaleba memutuskan beberapa hal, yakni:

Pertama, secara Lembaga, BPD Kobaleba memutuskan MENOLAK dan MEMBATALKAN seluruh Mekanisme Permintaan dan Penawaran Harga Pekerjaan Pengelolaan Sambungan Air Bersih, karena dilakukan secara sepihak dan bersifat Fiktif.

Kedua, mendesak Penjabat (Pj) Kepala Desa Kobaleba dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kobaleba bersama Lembaga BPD, Lembaga Mitra Desa, Aparat serta Masyarakat untuk segera membuat Permintaan Penawaran Baru secara transparan melalui Forum Musyawarah Desa.

Ketiga, meminta Perhatian dan Kerjasama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende untuk MENANGGUHKAN segala mekanisme Administrasi maupun proses Pencairan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan poin (2).

Keempat, sebagai lembaga, BPD Desa Kobaleba  berkomitmen mengawal hal ini hingga mendapat kepastian dan titik terang untuk dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat melalui Musyawarah Desa.

Kelima, menjadikan Hasil Keputusan Musyawarah Lembaga BPD ini sebagai Dasar hukum untuk proses-proses selanjutnya. (RN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan