oleh

BPK Rekomendasi Rekanan Proyek Monumen Pancasila dan NTT Fair Setor 11,8 M ke Kas Daerah

RADARNTT – Kupang, Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merekomendasikan agar Gubernur NTT segera menarik dana sebesar Rp. 11,8 Miliar lebih dari Rekanan Pelaksana Proyek Monumen Pancasila dan Kawasan NTT Fair.

Hal ini menunjukkan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Temuan ini terungkap dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018, yang dilaporkan akuntan utama pada 24 Mei 2019.

Ada tiga temuan BPK yang masuk kategori ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang dalam pengelokaan keuangan negara, diantaranya yaitu: pertama; Denda Keterlambatan Penyelesaian atas Dua Pekerjaan pada Dinas PRKP Belum dikenakan Minimal sebesar Rp.13.959.484.330,12.

Kedua; Kekurangan Volume Pekerjaan atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dua OPD Sebesar Ro.331.585.184,34 dan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp.207.334.083,68.

Ketiga; Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Sebesar Rp.247.760.154.492,00.

Berdasarkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur NTT agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas paket pekerjaan terkait yang tidak memedomani ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR juga diinstruksikan agar memerintahkan PPK terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan kepada rekanan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Berikut dana yang wajib ditarik dari rekanan dan disetor ke Kas Daerah yaitu: pertama: Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi kerja sebesar Rp.6.757.238.680,12 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp.5.179.854.415,40 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp.1.577.384.264,72.

Kedua; Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp.2.566.726.938,18 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp.1.206.766.915,45 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp.1.359.960.022,73.

Ketiga; Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp.2.692.720.845,00.

Total dana yang wajib ditarik pemerintah Provinsi NTT dari rekanan, untuk disetor ke Kas Daerah Provinsi NTT adalah sebesar Rp.11.834.686.463,3.

Melihat jumlah ini bukan hal yang sedikit, sehingga perlu segera ditindaklanjuti secara serius oleh Gubernur NTT demi menyelamatkan uang rakyat. (Tim/RN)

Komentar