oleh

BPN Laporkan Koordinator Forum Peduli Tana Ge Ke Polda NTT

Foto: Kepala BPN Manggarai Barat I Gusti Made Anom.

RADARNTT, Labuan Bajo – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, I Gusti Made Anom melaporkan Yohanes Erlyanto Semaun dan Mateus Mandot di Polda NTT pada 22 April lalu dengan nomor laporan polisi LP/B/134/IV/2019/SPKT. Yohanes Erlyanto Semaun dan Mateos Mandut dari Organisasi Forum Peduli Tana Ge dilaporkan atas kasus dugaan pengancaman terhadap Kepala BPN yang dilakukan pada Tanggal 12 April 2019 saat menggelar aksi demo di Kantor Pertanahan Manggarai Barat.

Kepala BPN Mabar, I Gusti Made Anom menjelaskan bahwa peristiwa pengancaman tersebut berawal ketika para demonstran yang tergabung dalam organisasi Forum Peduli Tana Ge menggelar aksi di depan kantor pertanahan Manggarai Barat pada 12 April lalu. Saat berorasi, massa yang berteriak mendesak BPN untuk tidak menjadi bagian dari jaringan mafia tanah. Massa juga ingin bertemu dengan kepala BPN untuk membicarakan terkait berbagai persoalan tanah di Manggarai Barat. Melihat hal tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan beritikad baik saat itu, Made Anom meminta kepada para demonstran untuk mengutus tiga orang sebagai perwakilan untuk berdiskusi di ruangan kepala BPN. Namun bukannya hanya tiga orang malah belasan orang yang masuk ke ruangan untuk menemui kepala BPN.

Saat berada di dalam ruangan Kepala BPN, Yanto sebagai koordinator aksi membawa sebuah map yang di dalamnya berisi surat-surat tanah. Surat-surat tanah tersebut berkaitan dengan kasus tanah yang berlokasi di Nanga Kantor Barat yang saat ini sedang dalam proses untuk pengajuan sertifikat. “Di dalam ruangan mereka (perwakilan massa aksi-red) tidak mau mendengar penjelasan saya. Yanto koordinator aksi bawa map dan banting di meja depan muka saya. Ini kau sudah tanda tangan,” ujar Made Anom Kamis (09/05/2019).

Menurut Made Anom, Yanto sesungguhnya harus mendengar penjelasan dari Kepala BPN kenapa berkas surat tanah mereka belum juga diproses. Dengan demikian massa aksi bisa memahami proses dan mekanisme di BPN dan tuntutan masa pun bisa terjawabm. Padahal momen tersebut bisa menjadi kesempatan yang baik untuk berdiskusi terkait tuntutan para demonstran. Sehingga BPN bisa menjelaskannya terkait persyaratan dan prinsip bagaimana syarat sebuah sertifikat itu bisa terbit. “BPN punya prinsip yakni kalau dalam prosesnya clear and clean ya kita proses,” ujarnya. Namun kalau ada pihak lain yang mengklaim BPN tidak mungkin proses sampai masalah diselesaikan antara pihak yang bersengketa.

Dalam diskusi perwakilan massa aksi dengan kepala BPN, Mateos Mandut mengeluarkan bahasa ancaman kepada Kepala BPN Made Anom. “Saya akan bakar ini kantor nanti. Dan kau (Kepala BPN, red) saya akan bunuh,” ujarnya meniru suara Mateos Mandut. “Awalnya saya tidak mau lapor (Yohanes Erlyanto dan Mateus Mandut, red) tetapi saya dengar di luar ada ancaman dan mereka mau duduki kantor lagi,” sambungnya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Organisasi Forum Peduli Tana Ge yang digelar selama dua hari yakni Tanggal 10 dan 12 April ini berawal ketika BPN tidak mau menandatangani surat-surat tanah yang berlokasi di Nanga Kantor Barat. BPN beralasan bahwa tanah tersebut memiliki dua jenis surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Tu,a Golo setempat pada hari yang sama. Karena tanah tersebut sudah dijual oleh Pase kepada Ignas. Didalam surat itu berbunyi bahwa tanah tersebut merupakan penyerahan ulayat. Sementara disurat lain lagi berbunyi bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan. Atas dasar itu BPN tidak berani menandatangani surat tersebut. “Berkali kali saya sampaikan ke mereka (massa aksi-red) supaya bertemu dengan pak Ignas (pembeli-red) untuk pertemuan secara kekeluargaan. Saya minta baik-baik kita selesaikan baik-baik. Sehingga tidak ada masalah dikemudian hari. Tetapi mereka tidak mau mendengar,” ujarnya.

Selain Kepala BPN yang melapor, petugas BPN lain juga, Caitano Soares melaporkan peristiwa pada saat aksi unjuk rasa pada 10 April. Suares melaporkan koordinator aksi Yohanes Erlyanto Semaun atas dugaan pencemaran nama baik. Adapun pencemaran nama baik yang dimaksud Suares yakni masa yang berterikan pada saat demo menyebut Suares sebagai pelaku mafia di BPN. Selain itu, adanya cacian kepada Suares oleh masa yang berorasi. Tidak terima dengan sikap masa tersebut, Suares pun membuat mendatangi Polda NTT pada, 15 April lalu dan malaporkan peristiwa yang dialaminya dengan nomor laporan polisi: LP/B/127/ IV/2019/SPKT.

Secara terpisah, Kapolres Manggarai Barat, Julissa Kusumo Wardono saat dikonfirmasi pada, Kamis (09/05/2019) menjelaskan bahwa laporan tersebut sedang didalami. “Masih kita dalami,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp. Perlu diketahui bahwa dua jenis kasus ini sudah dilaporkan ke Polda NTT, namun Polda NTT limpahkan kasus tersebut ke Polres Manggarai Barat. (RIO/SET/R-N)

Komentar