oleh

Dewan Pers Terbitkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

RADARNTT, Kupang – Upaya melindungi hak hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak. Agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk melalui pemberitaan media massa, dewan pers membuat peraturan nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pemberitaan ramah anak.

Peraturan yang ditetapkan pada 9 Pebruari 2019 itu mengatur secara tegas dan mengikat semua pelaku karya jurnalistik, supaya hati-hati dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak anak dalam produk pemberitaan. Karena anak merupakan kelompok paling rentan dari kekerasan psikis maupun fisik, yang dilakukan orang terdekat maupun lingkungan sosial.

Memcermati pemberitaan media massa terkait anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, obyek eksploitasi, dan diungkapkan identitasnya baik sebagai pelaku maupun korban secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak dapat terlindungi secara baik. Pun bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahada kasar dan vulgar.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat undang undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang Nomor 35 tahun 2014.

Sehingga komunitas pers di Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat membentuk sebuah pedoman penulisan ramah anak yang menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Pemberitaan ramah anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan untuk melindungi hak anak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak, baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Pedoman pemberitaan ramah anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orang tua, paman/bibi, kakek/nenek, dab tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekokah, perkumpulan/klub yang diikuti dan benda-benda khusus yang mencirikan anak.

Sehingga dengan demikian dewan pers menetapkan 12 poin pedoman pemberitaan ramah anak. Dengan ketentuan larangan dan sanksi hukum yang seberat-beratnya sesuai undang undang perlindungan anak yaitu, ancaman penjara kurungan minimal 5 tahun dan denda uang 500 juta rupiah. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan