oleh

DPRD NTT Hearing Tiga RANPERDA Inisiatif

RADARNTT, Kupang – Untuk menghasilkan produk peraturan daerah (Perda) yang berkualitas, wajib mendapat tanggapan dan masukan dari semua pemangku kepentingan yang akan diatur dalam produk aturan terutama rakyat sebagai pemilik mandat dan pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam spirit itu, DPRD Provinsi NTT mulai hari ini, Rabu, 10 Juli 2019 sampai dengan Minggu, 14 Juli 2019 melakukan hearing atau dialog dengan masyarakat di 22 Kabupaten/Kota terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD NTT.

Ketiga ranperda itu, yakni Penyelenggaraan Kepariwisataan, Penyelenggaraan Pendidikan, dan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ketua Komisi Kerasulan Awam, Keuskupan Agung Kupang, RD. Max Un Bria, Pr. berharap dengan kehadiran perda tentang penyelenggaraan pendidikan, mengatur juga pemerintah dalam mendukung fasilitasi sekolah swasta sebagai sesama warga NKRI.

Menurut Max Un Bria, pemerintah juga harus menetapkan prioritas pada pengangkatan dan pemberian bantuan guru-guru kepada sekolah-sekolah di pedalaman NTT, agar memutus kesenjangan antar sekolah dan wilayah yang sudah terjadi selama ini.

“Pemerintah juga harus prioritas pengangkatan dan bantuan Guru kepada sekokah sekolah di pedalaman”, tegas Max Un Bria, Rabu, (10/7/2019).

Dia juga menyarankan agar pencegahan narkoba dan korupsi masuk dalam materi pelajaran di sekolah, sehingga anak-anak sudah dididik moral dan karakter sejak dini untuk tidak terhadap narkoba dan korupsi.

Untuk mendukung pariwisata, kata Max Un Bria, pemerintah wajib membangun fasilitas umum berupa jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih dan lain-lain ke destinasi wisata.

“Pemerintah juga perlu melibatkan kampus dan sekolah, dalam membangun perspektif pariwisata dan pencegahan narkoba”, tegasnya.

Praktisi Pendidikan, Lodia Lahtang, mengharapkan adanya sinergitas semua stakeholder dalam melaksanakan perda. Perda pendidikan, kata Lodia, bisa mengatur juga tentang uji petik lapangan terhadap pengelolaan keuangan dana operasional pendidikan dan fasilitas sekolah.

“Harapan saya semoga ada sinergitas semua stakeholder dalam melaksanakan perda. Perda pendidikan bisa dimasukan uji petik lapangan terhadap pengelolaan keuangan dana oprasional pendidikan dan fasilitas sekolah”, pintanya.

Menurut Lodia Lahtang, kenyataan sekolah-sekolah di Kupang dan NTT umumnya seperti indah kabar dari rupa.

Anggota Fraksi NasDem DPRD NTT asal Manggarai Timur, Inocensius Ferdi Mui, kepada media ini menjelaskan tujuan dan target pelaksanaan hearing ini agar mendapatkan masukan dan tanggapan publik untuk penyempurnaan ranperda.

“Setelah public hearing, bapemperda akan melakukan kegiatan finalisasi ranperda”, terangnya. (Tim/RN)

Komentar