oleh

Empat Pimpinan DPRD NTT

RADARNTT, Kupang – Pimpinan DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024 diisi dua kader asal Timor Tengah Selatan, satu kader Rote Ndao dan satu kader Sumba.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua sementara Yunus Takandewa dan didampingi Wakil Ketua sementara Mohammad Ansor, Selasa (10/9/2019) siang, Sekretaris DPRD NTT, Thobias Ngongo Bulu membacakan surat usulan pimpinan DPRD NTT yang disampaikan empat partai politik.

PDI Perjuangan mengusulkan Emilia Nomleni menjadi Ketua, Partai Golkar mengusulkan Ince Sayuna menjadi Wakil Ketua, Partai NasDem mengusulkan Christian Mboeik menjadi Wakil Ketua dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Aloysius Malo Ladi menjadi Wakil Ketua.

Keputusan ini final dan mengikat berdasarkan surat yang disampaikan masing-masing pimpinan partai politik tingkat provinsi yang diterima sekretariat DPRD Provinsi NTT. Dan selanjutnya akan diproses untuk penetapan pimpinan definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

Nampak hadir di rapat paripurna Sekretariat Daerah NTT Benediktus Polo Maing dan unsur pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi.

Pengamat Politik Universitas Muhammadyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan secara regulatif penentuan komposisi pimpinan DPRD berdasar perolehan suara pada pemilu yang lalu, sehingga yang mendapatkan porsi adalah PDIP sebagai ketua karena sebagai partai pemenang, sedangkan golkar, nasdem dan PKB mendapatkan posisi sebagai wakil ketua.

Oleh karena itu, lanjutnya, penentuan figur yang menduduki jabatan tersebut merupakan kewenangan partai sesuai mekanisme partai. “Kali ini figur Flores, Lembata dan Alor yakni Anwar Pua Geno sebagai Ketua dari partai Golkar, Gabriel Beri Binna dari Gerindra dan Alex Ofong dari NasDem harus mengiklaskan kursinya berganti orang,” ujar Ahmad Atang via seluler, Selasa (10/9/2019) petang.

Menurut dia, kondisi ini disebabkan beberapa hal, yakni tidak maju lagi di level provinsi, kursi tidak terpenuhi dan kebijakan internal partai. Sebagai kader, kata Ahmad Atang, mereka yang tidak lagi dipercayakan menjadi pimpinan tentu taat asas dan tetap mendukung kebijakan partai. “Sungguhpun begitu kita tetap berbangga bahwa mereka telah mewarnai dinamika parlemen selama lima tahun yang lalu”, terangnya.

Ahmad Atang menegaskan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak harus menjadi pimpinan dewan, justru sebagai anggota lebih bebas tanpa terikat secara protokoler. Yang terpenting, baginya, mereka masih mendapatkan kepercayaan untuk tetap eksis di parlemen lima tahun ke depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. (YL/TIM/RN)

Komentar