oleh

Evaluasi Semester I Pelaksanaan APBD Provinsi NTT

RADARNTT, Kupang – Rapat Evaluasi Semester I, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019, yang berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2019, di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT menyajikan data realisasi serapan anggaran mencapai 42,09 persen.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Yosef Adreanus Nae Soi. Dalam pelaksanaan rapat tersebut hadir Sekretaris daerah NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, pimpinan dari 39 perangkat daerah (PD), serta para eselon III maupun eselon IV dan staf dari masing-masing PD tingkat Provinsi NTT.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi NTT memaparkan data target dan realisasi APBD Provinsi NTT Tahun 2019 yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pendapatan terdiri atas tiga bagian yakni, PAD ditargetkan Rp.1.131.943.378.705, dengan realisasi mencapai Rp.674.979.036.440 atau 59,63%. Dana Perimbangan ditargetkan Rp.4.174.054.978.000, dengan realisasi mencapai Rp. 2.378.433.884.977 atau 56,98%. Lain-lain Pendapatan ditargetkan Rp. 41.159.665.400, dengan realisasi mencapai Rp.953.794.000 atau 2,32%.

Belanja terdiri atas dua bagian yaitu, Belanja Tidak Langsung ditargetkan Rp.3.427.011.819.705, dengan realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp.1.651.366.347.218 atau 48,19% dan Belanja Langsung yang ditargetkan Rp. 2.021.435.391.000 dengan realisasi Belanja Langsung mencapai Rp.641.713.583.880 atau 31,75%. Total Realisasi Belanja Rp.2.293.079.931.098, atau 42,09% dari Total Target Belanja Rp.5.448.447.210.705.

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek mengatakan data hasil pemaparan di atas menunjukkan masih rendahnya serapan anggaran, yakni Belanja Tidak Langsung baru mencapai 48,19% dan Belanja Langsung lebih rendah yaitu 31,75% dan total realisasi belanja pada semester satu masih jauh di bawah target yakni baru mencapai 42,09%.

“Progres penyerapan anggaran sampai akhir semester satu tahun anggaran berjalan sebesar 42,09 % belum memadai jika dilihat dari belanja fisik seperti, infrastruktur jalan, jembatan dan fisik bangunan lainnya. Bila capaian itu pada bidang belanja jasa non fisik, seperti leveransir, mungkin bisa dicapai sebelum akhir tahun anggaran”, ungkap Ola Hurek via whatsapp, Selasa (13/8/2019).

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran Badung ini menyarankan pemerintah, agar memacu belanja publik pada bidang infrasturktur fisik. “OPD terkait wajib melakukan monev dan koordinasi terpadu. Jika tidak, akan berdampak buruk pada penyerapan APBD”, tegas Ola Hurek.

Menurut dia, serapan anggaran disebut positif dan menjanjikan jika sudah hampir mencapai 50%, tepat waktu dan tepat sasaran pemanfaatan anggaran. “Tapi OPD tetap intensif monev terutama pada pembangunan bidang infrastruktur dan fisik”, kata Ola Hurek.

Dia menegaskan pentingnya monev dan koordinasi terpadu tetap diintensifkan agar terkawal mutu. “Demikian juga non fisik. Monev dan koordinasi terpadu terus dilakukan agar capaian program tersebut bukan sekedar penyerapan dana tetapi dibarengi dengan kualitas”, pungkas Ola Hurek. (TIM/RN)

Komentar