oleh

Fraksi NasDem: RAPBD NTT 2020 Sangat Optimistik, Berani dan Progresif

RADARNTT, Kupang – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 – yang sudah dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT, sesuai mekanisme Tata Tertib DPRD dan Jadwal yang ada serta dibingkai dalam regulasi terkait, yang mengerucut pada pembahasan Badan Anggaran dan TAPD, sebagaimana termuat dalam Laporan Badan Anggaran – menurut pendapat Fraksi Partai NasDem merupakan Rancangan APBD yang optimistik, berani, dan progresif.

Demikian tegas Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD NTT, Obed Naitboho dalam penyampaian pendapat akhir fraksi di Sidang Paripurna, Rabu (27/11/2019).

“Optimistik selain tergambar dari target-target yang melonjak tajam – baik pendapatan (termasuk PAD), belanja, maupun pembiayaan – tetapi juga karena memberikan harapan untuk terpenuhinya kebutuhan Rakyat melalui langkah-langkah percepatan pembangunan. Kendati pendapatan ditargetkan optimistik sebesar Rp. 6.195.424.193.564,- (enam triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), namun Belanja ditargetkan jauh lebih optimistik mencapai Rp. 6.809.314.041.614,- (enam triliun delapan ratus sembilan miliar tiga ratus empat belas juta empat puluh satu ribu denam ratus empat belas rupiah); sehingga mengalami defisit sebesar Rp 613.889.848.050 (enam ratus tiga belas miliar, delapan ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus empat puluh delapan ribu, lima puluh rupiah). Defisit sebesar 9 persen menggambarkan besarnya kebutuhan masyarakat melampaui kapasitas fiskal kita. Walaupun demikian, dengan berani ditempuh langkah progresif untuk mengatasinya melalui mekanisme Pembiayaan dengan skema Pinjaman Daerah jangka menengah, sesuai PP Nomor 56 tahun 2018,” terang Naitboho.

Menurut Fraksi NasDem, asas progresivitas menegaskan pemastian hal-hal yang substansial, agar yang prosedural dapat dilampaui – bukan ditabrak. PP 56/2018 mensyaratkan Pinjaman Daerah sudah dibahas dan dimasukkan dalam KUA-PPAS, bahkan ditentukan secara eksplisit pada bulan Agustus. Namun, nyatanya Pinjaman Daerah diajukan oleh Pemerintah Provinsi bersamaan dengan pengajuan Nota Keuangan, di mana KUA-PPAS sudah disepakati terlebih dahulu oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT. “Pendekatan normative-positivistik niscaya memandang hal ini sebagai hambatan bahkan larangan untuk dilakukan. Namun pendekatan progresif memandang hal ini sebatas aspek prosedural yang dapat dilampaui melalui pemaknaan terhadap alasan norma prosedural dibuat (reason d’etre ). Norma prosedural dibuat untuk memastikan kualitas substantif, yaitu hal-hal substansial harus dipastikan ada dan berkualitas,” tegas Naitboho.

Dalam bingkai pemahaman seperti ini, pemeriksaan terhadap hal-hal substansial adalah keharusan. “Tiga hal substansial yang sudah dipastikan Pemerintah adalah pertama, memastikan aspek kelayakan meminjam, diukur dari ratio pinjaman dengan kemampuan keuangan yang tidak boleh lebih kecil dari dan/atau sama dengan 2,5. Faktanya, ratio kita berada pada angka 2,6. Dengan demikian, kita dipandang layak. Kedua, terkait dengan skema pengembalian. Dengan mekanisme stand by loan, dipastikan skema pengembalian dalam jangka tiga tahun, sampai tahun 2023, dengan tidak terlalu membebani bunga, karena bunga dihitung sebesar uang yang digunakan. Ketiga, terkait pemanfaatan uang pinjaman, yaitu memastikan uang pinjaman digunakan secara tepat sasaran dan sesuai tujuan, dengan perencanaan yang matang. Berdasarkan ‘Road Map Penyelesaian Jalan Provinsi’ yang sudah disiapkan – atas desakan DPRD dengan pengalokasian Dana Perencanaan Jalan sebesar Rp 3 Miliar lebih pada TA 2019 – perencaan pemanfaatan Dana Pinjaman sudah dibuat matang dan terukur serta adil dan proporsional untuk menyelesaikan Jalan Provinsi sampai tahun 2021,” jelas Naitboho.

Atas dasar pemastian tiga hal substansial tersebut, maka aspek procedural dapat diterobos secara progresif dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat kesepakatan. “KUA-PPAS masuk dalam kategori Nota Kesepakatan Para Pihak, dalam hal ini DPRD dan Gubernur; karena itu, penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur. Kita bersyukur bahwa Penyesuaian KUA-PPAS 2020 dengan integrasi Pinjaman Daerah sudah sedang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD NTT. Apalagi dalam bingkai tata kelola administrasi pemerintahan, ada ruang diskresi sebagiamana diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” lanjut Naitboho.

Obed Naitboho mengatakan, dengan penyesuaian KUA-PPAS – yang akan ditandatangani dalam Paripurna ini juga – maka salah satu syarat sudah dapat dipenuhi; tersisa satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pemerintah dan DPRD), yaitu persetujuan DPRD atas permohonan Gubernur untuk melakukan pinjaman daerah.

Untuk memenuhi satu syarat ini, dengan berbasiskan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi Partai NasDem menyatakan MENYETUJUI permohonan Gubernur NTT untuk melakukan Pinjaman Daerah, dan meminta DPRD NTT secara kelembagaan memberikan persetujan atas permohonan Gubernur NTT ini. Fraksi Partai NasDem juga meminta Pemerintah NTT untuk menggunakan Persetujan DPRD secara bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan lain demi memastikan pelaksanaan Pinjaman Daerah ini dilakukan dalam bingkai prinsip ‘prudential policy’.

“Kalau kita mencermati keseluruhan RAPBD 2020, yang tergambar dari postur dan strukturnya, maka akan diketahui bahwa RAPBD 2020 menggambarkan komitmen Pemerintah dan DPRD NTT pada Rakyat – RAPBD yang pro Rakyat. Proporsi antara belanja langsung dan tidak langsung semakin berimbang, yaitu 46,22 % Belanja Langsung dan 53,78 % Belanja Tidak Langsung. Di dalam Belanja Tidak Langsung teralokasi juga belanja yang langsung dinikmati masyarakat, yaitu belanja Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan yang nilainya mencapati 22,15 %. Begitupun dalam Belanja Langsung ada alokasi untuk belanja pegawai/personalia sebesar 3,24 %. Dengan demikian jika dilihat dari perspektif Belanja untuk Rakyat dibandingkan Belanja untuk Aparatur, maka proporsinya menjadi 65,13 % untuk Rakyat dan 34,87 % untuk Aparatur,” urai Naitboho.

Menariknya, kata Naitboho, Belanja Modal mencapai 31,23 % — jauh melampau rerata Nasional 22,5 % yang selalu digunakan Kementrian Dalam Negeri sebagai standard minimal alokasi Belanja Modal. Selama ini, dari catatan evaluasi Kemendagri, NTT hanya mampu mencapai angka belasan persen, jauh di bawah standard. Dua persyaratan lainnya yang juga harus dipenuhi adalah belanja Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan, yang dalam RAPBD 2020 ini, sudah melampau standad minimalnya yaitu 30 % dan 10 %.

Dengan RAPBD yang Pro-Rakyat ini, Fraksi Partai NasDem meminta Pemerintah untuk melaksanakannya secara efektif, tepat waktu dan berkualitas. Sebagaimana diamanatkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan dan menggarisbawahi orientasi APBD pada output dan outcome, “maka diharapkan realisasi APBD 2020 dapat memastikan output yang berkualitas, untuk menghasilkan outcome yang berguna bagi masyarakat, sehingga berdampak pada pencapaian target-target RPJMD, antara lain: penurunan angka kemiskinan, penyelesaian masalah stunting, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Naitboho.

Dalam penyampaian pendapat akhir dari 9 fraksi terdapat 6 fraksi (Golkar, Gabungan, Hanura, Perindo, Gerindra, NasDem) menyetujui RAPBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020 termasuk skema Pinjaman Daerah, satu fraksi (PAN) menyatakan menerima dengan catatan dan dua fraksi (PDI Perjuangan dan PKB) secara tegas menolak Pinjaman Daerah.

Melalui proses sidang yang alot dan dinamis akhirnya secara kelembagaan DPRD menerima dan menyetujui RAPBD tahun anggaran 2020 termasuk Pinjaman Daerah. Ditandai penandatanganan nota kesepakatan tentang  penyesuaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020 oleh Gubernur NTT dan empat pimpinan dewan. Dan menetapkan keputusan persetujuan DPRD NTT nomor 6 tahun 2019 tentang RAPBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020, yang selanjutnya akan dievaluasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (TIM/RN)

Komentar