oleh

Fraksi Partai NasDem Meminta Gubernur NTT Eksekusi Rekomendasi BPK

RADARNTT, Kupang – Fraksi Partai NasDem meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) segera melaksanakan rekomendasi BPK terkait temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Terutama terkait dengan total dana yang wajib ditarik pemerintah Provinsi NTT dari rekanan pelaksana pembangunan Monumen Pancasila dan Kawasan NTT Fair untuk disetor ke Kas Daerah Provinsi NTT sebesar Rp. 11.834.686.463,3, akibat pelaksanaan dua pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian tegas Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT, Kasimirus Kolo, dalam pembacaan Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2018, pada Rapat Paripurna di Ruang Kelimutu DPRD NTT, Selasa, (11/6/2019).

Fraksi Partai NasDem menilai uang senilai Rp. 11 miliar lebih adalah sesuatu yang besar, sehingga Gubernur perlu menjalankan rekomendasi yang penting dan urgen itu demi penyelamatan uang negara untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga meminta pemerintah untuk menertibkan penatausahaan aset dan pengelolaan aset tetap milik Pemerintah Provinsi NTT, yang dari tahun ke tahun selalu dinilai tidak tertib.

Menurut Fraksi Partai NasDem, dengan maksimalnya penataan dan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi NTT baik aset bergerak dan tidak bergerak yang berada di pusat kota maupun di destinasi pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. (Tim/RN)

Komentar