oleh

Fungsi Perda untuk Fasilitasi Sistem Kinerja

RADARNTT, Kupang – Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) berfungsi untuk memfasilitasi sistem kinerja yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Namun, selama ini di NTT, pembuatan perda tidak dilakukan dalam kerangka pendekatan sistem ekonomi rakyat, tetapi hanya peraturan parsial yang tidak terintegrasi satu sama lain”, tegas, Guru Besar Total Quality dan Operations Management, Vincent Gaspersz, ke media ini, Rabu, (10/7/2019).

Ia mengatakan, jika sistem ekonomi yang bersumber pada usaha pariwisata sebagai ujung tombak, “maka perda tentang pariwisata harus berkaitan dengan UMKM rakyat di sekitar daerah pariwisata, berkaitan dengan sektor transportasi, perhotelan, pembiayaan dari lembaga keuangan, dan lain-lain”, ungkap Vincent Gaspersz.

Menurut dia, perda tentang pariwisata harus mengatur dan melindungi usaha ekonomi rakyat di tempat wisata. Terutama di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya Komodo-Manggarai Barat dan sekitarnya, Ende-Kelimutu dan sekitarnya, Alor-Kalabahi dan sekitarnya, Waikabubak-Manupeh Tanam daru dan sekitarnya, Nembrala-Rote Ndao dan sekitarnya.

Dengan demikian, lanjut Vincent Gaspersz, pariwisata akan bermanfaat siginfikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di 1000 lebih daya tarik wisata (DTW) baru yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Menurut dia, pembuatan perda pendidikan harus mendukung dan terintegrasi dengan perda pariwisata. Karena sistem pendidikan di NTT, kata dia, tertinggal dan tidak mampu mengembangkan pola pikir kewirausahaan terkait bisnis dan UMKM termasuk bidang pariwisata, dan lain-lain. Mengakibatkan sistem pendidikan hanya mencetak tambahan pengangguran.

Vincent Gaspersz menegaskan, semua perda di NTT harus diharmonisasikan agar saling bersinergi satu sama lain bukan berdiri sendiri dan parsial. “Sekedar kumpulan peraturan-peraturan daerah saja apalagi menghambat dan tidak fleksibel mendukung kewirausahaan ekonomi dan bisnis rakyat NTT”, tegasnya.

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Friedrik Kande mengatakan, agar sebuah perda bisa berfungsi dan dilaksanakan secara konsisten maka harus melibatkan rakyat dan semua stakeholder sejak awal pembentukan ranperda.

Public hearing, kata Friedrik Kande, dibutuhkan sebagai sarana untuk menguji apakah suatu rancangan perda merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, “apakah hal-hal yang diatur dalam Perda kena mengena dengan kepentingan masyarakat”, tegasnya.

Sekalipun demikian, lanjutnya, tentu ada fleksibilitas mengenai hal-hal yang diatur sehingga dapat diterjemahkan ke dalam peraturan turunan seperti Peraturan Gubernur.

Menurut Friedrik Kande, public hearing juga mencerminkan watak kebijakan yang terbuka terhadap pemikiran publik, memiliki semangat eksperimental dan kritik publik. (Tim/RN)

Komentar