oleh

Hilirisasi Industri Tekad Jokowi

RADARNTT, Jakarta – Presiden Jokowi menegaskan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya defisit transaksi berjalan tidak pernah bisa kita selesaikan. Ekspor kita bergantung pada komoditas mentah. Kemudian impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas, barang-barang modal dan bahan baku. Karena itu, ke depan, kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor.

Apa yang akan kita lakukan? Hanya satu: hilirisasi. Industrialisasi dari sumber daya alam kita. Kita tidak mau lagi yang impor bahan mentah dan ekspor material bahan baku.

Misalnya, nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Nomor satu di dunia. Jadi, kita hentikan ekspor nikel, selain yang sudah berupa barang-barang setengah jadi atau bahan jadi, yang memiliki nilai tambah yang besar. Bahkan dua atau tiga tahun lagi, turunan dari nikel ini bisa berupa lithium baterai.

Begitu juga batu bara. Kenapa batubara ini kita ekspor dalam bentuk mentah? Padahal batu bara bisa jadi polypropylene untuk bahan-bahan baju dan lain-lain. LPG kita impor padahal bisa dibuat dari batu bara kalori rendah.

Dan sebagainya, termasuk bauksit, cobalt, mangan, sampai CPO. Hilirisasi industri ini saya targetkan selesai dalam tiga tahun.

Melalui hilirisasi industri, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. Pabrik pengolahan diperlukan di daerah tempat bahan baku berada.

Sejak tahun 2012 Direktur Utama PT Aneka Tambang saat itu, Alwin Syah Lubis mengatakan, strategi untuk memberikan nilai tambah pada cadangan mineral dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain di proses hilirnya.

Pengolahan dari bauksit menjadi alumina dapat memberi nilai tambah hingga 7,4 kali lipat sehingga dapat menaikkan kontribusi bagi perekonomian.

Dalam mengendalikan ekspor bahan tambang mentah, pemerintah menerapkan aturan pelarangan ekspor beberapa barang tambang tanpa diolah (bahan mentah) pada awal 2014. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Melalui kebijakan tersebut, pembangunan sektor pertambangan mineral diarahkan hingga mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Hilirisasi industri menjadi strategi yang tepat untuk negara-negara yang mempunyai sumber daya alam berlimpah dan dapat menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh sektor ini sebagai input bagi proses industrialisasi.

Program hilirisasi bukanlah perkara mudah. Hilirisasi perlu didukung oleh adanya industri dasar yang efisien untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi. Tentunya dengan hilirisasi industri pertambangan banyak sekali manfaat yang didapat di antaranya mendapatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, hasil produk tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Di era globalisasi ini, setiap negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam yang ada di negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain dan memajukan perekonomiannya. (TIM/RN)

Komentar