oleh

Indopos Langgar Harapan Agar Media Arus Utama Jadi Kepercayaan Rakyat.

RADARNTT,  Jakarta – Harapan sekaligus ajakan yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Jatim agar media arus utama menjadi rumah penjernih informasi, terutama di tengah maraknya berita bohong, hoaks, atau fitnah, ternyata dilanggar oleh salah satu media arus utama, Indopos.

Dalam pemberitaan di halaman nasional harian tersebut tanggal 13 Februari 2019, Indopos menulis berita berjudul, “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?” Sudah tentu berita tanpa fakta dan hanya sekadar melemparkan isu tanpa tujuan yang jelas serta berpotensi memunculkan kegaduhan karena hanya berdasarkan celotehan tanpa sumber yang bisa dipercaya dari media sosial tersebut, tidak sejalan dengan usaha dari insan pers Indonesia yang ingin memberikan informasi yang jernih dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Hal itu sangat kami sayangkan dan sesalkan. Mengapa Indopos, yang merupakan bagian dari grup media besar, Jawa Pos yang sudah punya kredibilitas tersendiri, memuat berita bohong dan menyesatkan, serta hanya berdasarkan rumor atau kabar tanpa dasar dari media sosial. Ketara sekali unsur subjektifitas dalam penulisan isi berita itu, dan hal itu sangat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalis yang seharusnya lebih menjunjung objektifitas,” ujar Ustman Kansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN), di Jakarta (Jumat, 15/2/2019).

Terkait dengan hal itu, Ustman menyatakan akan melaporkan Indopos ke Dewan Pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan berharap lembaga tersebut akan mengambil langkah bijak, sekaligus sanksi terhadap media tersebut.

“Kami sudah menghubungi pemimpin redaksi Indopos, dan pihak mereka mengaku kecolongan. Meski demikian, kasus ini akan tetap kami laporkan agar Dewan Pers bisa juga menyelidiki apakah oknum awak media tersebut memiliki preferansi politik pribadi sehingga melansir berita tanpa memenuhi etika jurnalisme tersebut,” tambah Ustman.

Sementara itu, Sekretaris TKN, Hasto Kristianto menambahkan upaya melaporkan kasus ini ke Dewan Pers merupakan langkah hukum agar media arus utama yang menjadi gerbang penjaga terakhir informasi yang benar ke masyarakat mampu menjaga integritasnya dan tidak meniru cara-cara tidka bertanggung jawab yang kerap terjadi di media sosial.

“Kami sangat menghormati media sebagai pilar ke 4 demokrasi, upaya hukum inipun sekaligus untuk menjaga marwah dari pers itu sendiri. Jika bukan media arus utama sendiri yang menjaga integritasnya, maka akan sia-sia saja harapan Presiden Jokowi yang masih berharap bahwa pers arus utama akan dipercaya rakyat sebagai media objektif, independen dan berimbang,” tegas Hasto. (Sumber Berita: TKN#01/RN)

Komentar