oleh

Kabid Pajak BPAD Klarifikasi Ombudsman NTT

RADARNTT, Kupang – Kepala Bidang Pendapatan 1 (Pajak) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Christinova Silalahi mengklarifikasi pernyataan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, di pemberitaan sebelumnya mengatakan, selain tax amnesty yang harus dilakukan pemerintah provinsi dalam rangka optimalisasi pendapatan dari kendaraan bermotor adalah mengurangi PPN 10 persen.

“Untuk PPN, bukan kewenangan Provinsi, dalam hal ini Bapenda. PPN yang memungut adalah KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan”, tegas Christinova Silalahi via seluler, Selasa (6/8/2019) petang.

Program keringanan pajak kali ini, kata dia, pemerintah membebaskan BBNKB 2 khusus untuk kendaraan roda dua plat luar provinsi NTT, seperti plat B, L, N dan lain-lain. Sehingga untuk kendaraan plat luar provinsi tersebut, yang marak beroperasi di wilayah NTT, dapat memanfaatkan kesempatan ini.

Menurut dia, kebijakan ini merupakan strategi untuk menjaring kendaraan plat luar provinsi NTT untuk masuk kedalam potensi pajak kendaraan di provinsi NTT, sehingga mereka dapat membayar pajaknya di NTT, untuk membangun NTT.

Selain itu, orang cenderung membeli mobil baru di luar NTT itu bukan masalah PPN Kendaraan Bermotor tetapi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1. “Kita di NTT BBN-KB 1 ditetapkan sebesar 15% dari nilai jual kendaraan, sedangkan di Provinsi lain pada umumnya 10%. Ada 1 atau 2 Provinsi yang 12%”, tegas Christinova Silalahi.

Tarif BBNKB 1 untuk mobil di provinsi NTT sesuai Perda Nomor 2/2010 tentang Pajak Daerah sebesar 15% dari NJKB (nilai jual kendaraan bermotor). Rata-rata seluruh provinsi 15% kecuali DKI dan Jawa Timur 10% dan sebagian lagi 12,5%. Tarif ini diberi range 10-20% dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tarif masing-masing daerah ditetapkan dalam Perda masing-masing.

“Untuk BBNKB 1, saat ini kami sedang proses pengusulan ke DPRD Provinsi dalam rangka revisi Perda yang mengatur mengenai besaran BBNKB. Kami sedang melakukan kajian analisa besaran prosentase dan pembahasan rencana penurunan terhadap BBNKB tersebut”, pungkas Christinova Silalahi.

Kemudian untuk target penerimaan dari Tax Amnesty, menurut realease Kepala BPAD Provinsi NTT yang benar adalah nilai penghapusan sebesar Rp. 11 Miliar dan penerimaan sebesar Rp. 40 Miliar untuk tahun 2019. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan