oleh

Kades Bangka Arus ‘Tidak Gubris’ Surat Penegasan Dari Dinas

RADARNTT, Borong – Surat penegasan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan nomor DPMD : 140/60/111/2019, tidak digubris oleh Kades Bangka Arus, Eduardus Syariman Jehani.

Inti surat penegasan DPMD yang ditujukan kepada Kades Bangka Arus, sesuai yang diberitakan RADARNTT pada beberapa hari lalu, meminta Kades Bangka Arus, segera mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa dan tunggakan pajak daerah yang belum diselesaikan.

Pertama isi surat penegasan tersebut, Segera merealisasikan penggunaan dana desa (DD),tahap I dan tahap II tahun 2018, yang belum direalisasikan dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, segera membayar tunggakan pajak daerah atas pembelian mineral bukan logam,tahun 2017 yang belum dibayar sebesar Rp.34.124.000.

Ketiga, segera membayar,tunggakan pajak daerah atas pembelian mineral bukan logam,tahun 2018 yang belum dibayar sebesar Rp.34.949.000.-

Keempat, segera untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Matim,dimaksud guna proses penyaluran DD tahap III 40 persen tahun 2018, dari RKUD ke RKD Bangka Arus.

Sementara itu Yosef Durahi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketika dihubungi media ini via whatsApp, menjelaskan, terkait dengan surat penegasan DPMD, yang ditujukan kepada Kades Bangka Arus, Eduardus Syariman Jehani hingga saat ini, belum ada laporan atau jawaban apapun atas surat tersebut.

Lebih lanjut Kadis DPMD menegaskan, hari ini Tanggal 12 April 2019, dirinya sudah berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Matim, agar pihak Inspektorat bersama DPMD, dalam waktu dekat turun lagi ke Desa Bangka Arus untuk meminta pertanggung jawab Kades Bangka Arus, sesuai poin poin dalam surat penegasan itu. (RICKY/SET/RN)

Komentar