oleh

Kebijakan Pariwisata Berpotensi Melanggar HAM

RADARNTT, Jakarta – Berdasarkan pengalaman di berbagai tempat, kebijakan pariwisata dalam prakteknya sangat memungkinkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena berpotensi merusak lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat lokal.

Demikian tegas Pengurus Pusat PMKRI, Thomas Tukan, via ponsel dari Jakarta, Sabtu, (6/7/2019).

Dia mengatakan, dalam konteks agraria banyak lahan masyarakat akan diambil. Pencatutan itu, kata dia, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. “Secara langsung, lewat paksaan karena lahan itu bagian dari peta wisata. Secara tidak langsung, melalui dampak kebijakan yang membuat masyarakat jual tanah murah pada pihak swasta”, ungkapnya.

Menurut Thomas Tukan, masyarakat yang tidak paham hukum dan kebijakan lalu menjual tanah sembarangan ke pihak swasta akibat terdampak dari kebijakan, merupakan bagian dari pelanggaran hak oleh Pemerintah Daerah (Pemda). “Ada ketimpangan pendidikan, informasi dan kesiapan masyarakat dalam menyambut kebijakan adalah bagian dari kelalaian pemda”, tegas Alumnus Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Aspek ekonomi masyarakat lokal, juga akan terabaikan. “Itu bisa kita lihat dari dampak pariwisata NTT selama 8 tahun terakhir. Masyarakat seperti Manggarai, Sumba, dan lain lain semakin dijauhkan dari lahan produksi wisata mereka”, ujarnya.

Menurut putra Tanjung Bunga Flores Timur ini, budaya masyarakat juga ikut mengalami “disruption” akibat pariwisata. “Ini variabelnya banyak skali, dan itu tidak bisa gambarkan satu persatu disini”, kata Thomas Tukan.

“Akan berkemungkinan Pemda kalau kuat semangat dorong pariwisata, suatu saat bisa menggunakan kekuatan TNI/Polri untuk memuluskan kebijakan pariwisata. Terkhususnya masalah hak milik tanah masyarakat, seperti yang dialami Sumba Barat setahun yang lalu 1 orang jadi korban meninggal dunia”, cemasnya.

Seperti kasus seorang warga Sumba Barat bernama Poro Duka, 45 tahun tewas tertembak saat menolak pengukuran tanah yang dilakukan pihak investor di pesisir Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 25 April 2018.

Kebijakan Pariwisata pun, kata dia, bisa berdampak pada munculnya konflik kultur dan sosial dalam masyarakat. Ini bukan potensi tapi sudah ada terjadi di berbagai tempat. “Tapi kita tidak mengkaji dan membuat studi secara mikro saja. Padahal urusan wisata perlu ada studi mikro baru kita bisa memahami secara makro. Selama ini kan pemda NTT hanya melihat secara makro saja, tidak mengkaji secara jauh”, imbuhnya.

Dari perspektif HAM, kata Thomas, kebijakan pariwisata akan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat seperti, hak pekerjaan, hak ekonomi, hak informasi, hak partisipasi dalam kebijakan publik, hak kepemilikan (ulayat dan perorangan), hak tenurial, dan hak budaya.

Thomas menyarankan, perlu mendengar pendapat DPRD terkait Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataan di NTT. “Kalau mereka tidak punya waktu melakukan studi kasus Pariwisata, sebaiknya buka ruang publik bicara soal Pariwisata”, pintanya.

Karena pariwisata, menurut dia, tidak berdampak siginifikan bagi kesejahteraan masyarakat, malah membuka ruang eksploitasi negara dan swasta bagi masyarakat lokal.

“Era hari ini apapun kebijakan harus ditempatkan pada kebijakan yang berkelanjutan atau sustainable development”, tegasnya.

Karena pariwisata berbicara soal alam, budaya dan manusia NTT. Ranperda, kata Thomas, harus bersifat kajian jangka panjang. “Pertumbuhan ekonomi tidak menyampingkan alam dan sosial manusia yang ada didalamnya”, pungkasnya. (Tim/RN)

Komentar