oleh

Kejati NTT Harus Melacak Dugaan Aliran Uang Suap Tiga Mega Proyek Di Provinsi NTT

RADARNTT, Kupang – Berdasarkan catatan Tim Pembela Demokrasi Indonasia Wilayah Nusa Tenggara Timur (TPDI-NTT) ada tiga mega proyek di Provinsi NTT beraroma korupsi yang saat ini sedang dalam proses pengusutan oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT (Kejati NTT) yaitu Proyek Pembangunan Gedung NTT Fair Tahun Anggaran 2018 di Lasiana Kota Kupang senilai Rp 31,13 miliar yang dikerjakan oleh PT Cipta Eka Puri, Proyek Pembangunan Monumen Pancasila Tahun Anggaran 2018 di Desa Nitneo Kabupaten Kupang senilai Rp 32 miliar yang dikerjakan PT. Erom dan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD WZ Johannes Tahun Anggaran 2018 sebesar 38,9 miliyar lebih yang dikerjakan oleh PT. Gentayo Surabaya.

Advokad Peradi / Koordinator TPDI-NTT Meridian Dewanta Dado, SH kepada media ini melalui whatsApp pada Selasa, 28/5/2019 menjelaskan untuk Proyek Pembangunan Gedung NTT Fair di Lasiana Kota Kupang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi NTT saat ini sudah dalam proses penyidikan oleh pihak Kejati NTT menuju pada penetapan tersangka-tersangkanya, sedangkan Proyek Pembangunan Monumen Pancasila di Desa Nitneo – Kabupaten Kupang yang dananya juga bersumber dari APBD Provinsi NTT masih dalam tahapan penyelidikan oleh pihak Kejati NTT.

Sementara untuk Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD WZ Johannes juga sedang dilakukan proses pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) oleh Kejati NTT. Lanjutnya, ketiga mega proyek yang berjalan semasa kepemimpinan Gubernur Frans Leburaya itu sama-sama terlaksana tidak sesuai target waktu yang ditentukan alias menjadi proyek mangkrak dan berdasarkan temuan pihak auditor ternyata terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan atau rata-rata dana proyek sudah dicairkan sebanyak 100 persen namun perkembangan fisik proyek tidak sebanding dengan dana yang sudah dicairkan ke pihak rekanan.

Lebih lanjut dikatakannya, Proyek Pembangunan Gedung NTT Fair sesuai hasil audit Tim Politeknik Negeri Kupang (PNK) baru mencapai 53.85 persen atau berbeda dengan laporan konsultan proyek sebesar 70.81 persen. Proyek Pembangunan Monumen Pancasila dilaporkan telah mencapai 71.00 persen namun secara kasat mata perkembangannya hanya 50.00 persen.

Sementara Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD WZ Johannes juga dana proyeknya sudah cair 100 persen namun pembangunan fisik proyek tidak juga rampung dan bahkan terdapat kelebihan pembayaran senilai ratusan juta rupiah sesuai temuan BPK Perwakilan NTT. Dengan keadaan tiga mega proyek puluhan miliar rupiah yang mangkrak itu dan disertai modus pencairan dana 100 persen yang tidak bersesuaian dengan perkembangan pembangunan fisik proyek maka pihaknya patut mempertanyakan dimana peran atau fungsi pengawasan dari pejabat-pejabat pengadaan dalam ketiga mega proyek itu, dimana pula fungsi kontrol dari pihak DPRD Provinsi NTT dan apa gunanya keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejati NTT yang semestinya bisa melakukan pengawalan serta pengamanan secara maksimal demi mencegah terjadinya indikasi-indikasi korupsi dalam proyek-proyek dimaksud.

Selain itu, banyak kasus korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah maka selalu ada modus pemberian uang suap dari pihak rekanan yang bertujuan agar para pejabat pengadaan atau pihak berwenang lainnya tidak mempersulit pengawasan proyek dan memperlancar pencairan dana proyek. Oleh karena itu TPDI- NTT mendorong agar pihak Kejati NTT menelusuri dugaan dan indikasi pemberian uang suap oleh masing-masing rekanan dari ketiga mega proyek itu kepada para oknum pejabat pengadaan ataupun pihak pejabat dan mantan pejabat tinggi pemerintahan lainnya pada saat proyek itu berlangsung yang dilakukan demi mewujudkan satu kehendak yang sama yaitu mempermudah pelaksanaan pengawasan proyek sehingga memperlancar pencairan dana kegiatan proyek-proyek tersebut. Bahkan tatkala pihak Kejati NTT terindikasi mandul dan lamban dalam proses pengusutan ketiga mega proyek di jaman kepemimpinan Gubernur Frans Leburaya itu maka TPDI-NTT sangat mendukung langkah tegas Pemerintah Provinsi NTT yang kelak akan membawa segala kasus-kasus dugaan korupsi besar di wilayah NTT ini ke KPK-RI.

Provinsi NTT sangat membutuhkan model kepemimpinan yang tegas tanpa pandang bulu serta berintegritas seperti Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi guna menumpas praktek-praktek korupsi peninggalan pemerintahan terdahulu. (MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT / RN)

Komentar

Jangan Lewatkan