oleh

Legalisasi Miras Butuh Produk Hukum

RADARNTT, Kupang – Produk regulasi sangat penting, esensi legalisasi adalah menghadirkan produk hukum untuk melindungi semua pihak, sedangkan produk Sophia merupakan output akhir.

Diperlukan regulasi Peraturan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai pelaku usaha Sophia dan konsumen, mulai dari hulu sampai hilir.

Hal ini ditegaskan Dosen Hukum Universitas Nusa Cendana, Bill Nope, Kamis, (20/6/2019) via seluler ke awak media terkait peluncuran Sophia, produk minuman lokal khas Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upaya melegalisasi minuman keras (Miras) lokal NTT yang dilakukan Gubernur, Viktor Bungtilu Laiskodat, mulai membuahkan hasil melalui diluncurkan produk Sophia, minuman tradisional masyarakat NTT yang kadar alkoholnya mencapai 40 persen secara resmi berkat kerjasama dengan Undana Kupang dan pihak swasta.

Acara peluncuran digelar di UPT Laboratorium Riset Terpadu Biosain Undana, Rabu (19/6/2019), dihadiri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Rektor Undana, Fredrik L. Benu, Komandan Lanud El Tari Kupang, Kolonel Pnb Agus Setiawan, Komandan Lantamal VII Kupang Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, dan sejumlah pejabat lainnya dari lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan juga Undana.

Karya ini patut diapresiasi, karena Pemerintah Provinsi NTT bisa menghadirkan sebuah branding produk khas NTT, yang tentunya ke depan menjadi salah satu jenis minuman beralkohol yang bisa dikonsumsi sendiri maupun untuk ekspor.

Setelah diluncurkan secara laboratorium, Sophia sudah bisa diproduksi secara masal. Saat ini, Undana berkerjasama dengan PT. Nam untuk kemasan dan pemasaran.

Pengusaha yang memiliki izin pemasaran Miras tidak banyak dan proses perizinan sangat panjang. Oleh karena itu, saat ini bekerjasama dengan PT. Nam untuk distribusi dan pemasaran.

Menurut Urbanus Ola Hurek, langkah Pemerintah Provinsi NTT ini patut diapresiasi. Pemerintah telah memberi nilai ekonomi bagi “sopi’ minuman budaya masyarakat NTT, yang sebelum ini dianggap “haram” dan menjadi sasaran razia polisi.

Namun, menurutnya butuh pengaturan lebih lanjut termasuk legalisasi produknya. “Kualifikasi produk olahan pun perlu ditata agar kualitasnya terjamin. Memberikan kepastian bagi usaha masyarakat, sambil aktivitas mulai dijalankan proses legalisasi dan segala urusan ikutannya pun dilakukan”, kata Ola Hurek.

Ia berharap agar pohon lontar sebagai salah satu pohon penghasil bahan baku Sophia pun perlu dirawat, karena sangat cocok dengan iklim dan kondisi alam NTT.

“Dengan gebrakan ini lontar yang selama ini tumbuh liar, bisa dibudidayakan sebagai tanaman konservasi bumi Flobamora, juga sebagai penghasil bahan baku Sophia”, cetusnya.

Ekonom Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Erse Perseferanda menyarankan agar sistem penataan produksi Sophia sebaiknya melibatkan masyarakat yang memiliki potensi untuk pengadaan bahan baku yang berkualitas. Bahan baku Sophia yang berkualitas, kata Erse, dapat diperoleh jika masyarakat pensupplay diberikan arahan atau sosialisasi dari pihak terkait mengenai standar bahan baku yang dibutuhkan.

Selain itu, menurutnya perlu kontrol atau pengawasan ketat agar standar bahan baku tetap terjaga.

Dia berharap agar proses produksi Sophia melibatkan atau menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dia juga menghimbau, distribusi Shopia perlu pengawasan agar anak di bawah umur tidak membeli dan mengkonsumsi. “Penjualan Sophia tidak secara bebas tetapi pada toko, swàlayan atau restoran tertentu”, tegas Erse.

Selain dijual di dalam negeri, katanya, dalam proses produksi ke depannya dapat menerapkan standar ekspor agar Sophia tidak hanya dikonsumsi oleh konsumen domestik tetapi dàpat di ekspor ke luar negeri.

Untuk itu, katanya perlu legalitas tidak saja secara hukum tetapi juga dari aspek kesehatan dan aspek terkait lainnya untuk perlindungan konsumen. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan