oleh

Lili Pintauli Advokat Kaum Marginal Ikut Seleksi Capim KPK

RADARNTT, Jakarta – Advokat Lili Pintauli Siregar, srikandi pejuang hukum bagi kaum terpinggirkan, buruh, petani dan nelayan yang selama ini berada di basis massa dan live in bersama kelompok marginal, ikut terjaring 5 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Dia hadir saat ini di  Komisi 3 DPR RI untuk mengikuti fit and proper test Capim KPK jilid lima. Lili Pintauli lebih konsen menyoroti hubungan kerja antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan KPK. Sebagai mantan Wakil Ketua LPSK, Lili sangat menyesalkan tidak adanya hubungan komunikasi yang baik antar kedua lembaga tersebut yang seyogyanya punya peran yang saling mendukung.

“Sejak kami menjadi pimpinan LPSK hingga purna tugas, tidak pernah kami bertemu pimpinan KPK meskipun sudah bersurat berulangkali”, kesalnya.

Menurut Lili Pintauli pimpinan KPK cenderung kaku dan tertutup komunikasi dengan lembaga lain termasuk yang dialaminya di LPSK yang justru bisa membantu KPK untuk perlindungan saksi dan korban menjadi justice collaborator.

“Saya ingin memperbaiki sistem komunikasi di KPK”, tegas Lili Pintauli

Dia mengharapkan ke depan pimpinan KPK tidak birokratis, tapi bisa turun langsung ke bawah di basis untuk menangkap informasi yang terjadi di masyarakat. Terutama terkait pelaksanaan tugas pencegahan atau penindakan tindak pidana korupsi.

Lili Pintauli Siregar adalah advokat yang masuk daftar Capim KPK periode 2019-2023.

Pernah mengemban amanah sebagai pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode pada 2008-2013 dan 2013-2018.

Lahir di Tanjung Pandan, Bangka Belitung pada 9 Februari 1966 dan berdarah Batak.

Pada 1991, Lili Pintauli Siregar menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Setelah lulus, Lili Pintauli Siregar bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai asisten pembela umum.

Pekerjaannya adalah mendampingi kaum buruh, tani dan nelayan di Kota Medan yang membutuhkan bantuan hukum.

Selama memperjuangkan hak-hak dan keadilan untuk kaum tidak mampu, Lili Pintauli Siregar pernah dibayar dengan seikat kacang panjang, lima kilo tomat dan sepetak tanah tanpa surat kepemilikan. Namun semua itu tidak menjadi persoalan untuk Lili Pintauli Siregar.

Lili Pintauli Siregar juga pernah aktif di sejumlah lembaga bantuan hukum dan kantor pengacara di Sumatera Utara.

Pada 1994, Lili Pintauli Siregar bergabung dan menjadi pemimpin sejumlah bidang di Pusat Bantuan dan Penyanderaan Hukum Indonesia (PUSKABUMI) Medan.

Lalu pada 1999-2002, Lili Pintauli Siregar diangkat menjadi direktur.

Selain menjadi pembela hukum, Lili Pintauli Siregar juga memiliki pengalaman dalam hal monitoring dan evaluasi Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT) Bappenas, di wilatah Tapanuli Utara, Dairi dan Sidikalang pada tahun 2000.

Kemudian pada tahun 2002-2004, Lili Pintauli Siregar aktif menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan. (TIM/RN)

Komentar