oleh

Lingkungan Hidup dan Pariwisata Perlu Diatur Terpisah

RADARNTT, Kupang – Lingkungan hidup merupakan hal penting, tetapi tidak bisa diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kepariwisataan. Masalah itu menjadi materi pengaturan perda lingkungan hidup. “Pariwisata berkaitan dengan bidang lain sehingga perlu sinkronisasi pengaturan”, ungkap John Tuba Helan, via seluler, Minggu, (7/7/2019).

Menurut Pakar Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang ini, materi pengaturan di dalam perda harus sesuai dengan judul. Memang masalah lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan itu penting tetapi tidak tepat diatur dalam perda pariwisata.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada sinkronisasi pengaturan di dalam perda pariwisata dan perda lingkungan hidup. “Di dalam perda lingkungan hidup harus mengatur lebih tegas tentang pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di tempat wisata”, tegas Tuba Helan.

Pengelolaan lingkungan hidup, kata dia, secara eksplisit telah diatur di dalam perda Provinsi NTT nomor 3 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pada Bab III pasal 6 sampai 11 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan Bab IV pasal 12 sampai 19 mengatur tentang pengendalian lingkungan hidup.

Di dalam perda tersebut, kata Tuba Helan, secara implisit mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, termasuk yang berada di destinasi wisata.

Pasal 9 ayat (1) menegaskan “Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup wajib memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha
dan lingkungan hidup itu sendiri”.

Ayat (2) mengatakan “Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup wajib mengembangkan teknologi dan budaya yang ramah lingkungan hidup”.

Pasal 10 ayat (1) memerintahkan “Setiap orang atau badan usaha atau instansi Pemerintah Daerah yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) menjelaskan “Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha dan atau kegiatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan