oleh

Mahfud Respons Positif Sikap Jokowi KPK Terbit SP3 Kasus Korupsi

RADARNTT, Jakarta – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan respons positif terkait sikap Presiden Joko Widodo menyetujui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam revisi Undang-Undang KPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jumat (13/9/2019) lalu, mengatakan bahwa keberadaan SP3 diperlukan untuk penegakan hukum yang menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Meski, Jokowi menilai waktu satu tahun yang diusulkan DPR terlalu pendek dan menyebut KPK harus diberi waktu dua tahun untuk menangani kasus korupsi.

“Menurut saya itu bagus, masa iya orang jadi tersangka terus seumur hidup, tidak boleh dikeluarkan SP3. Saya 4 tahun lalu sudah bicara karena saya punya teman, subyektif ya. Ada teman saya namanya Fashicul Lisan, Rektor Unair, tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka,” kata Mahfud, Minggu (15/9/2019), dilansir akurat.co.

Sekadar informasi, Fasichul diduga KPK telah melakukan korupsi dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair dengan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode 2007-2010 dan korupsi sarana prasarana pendidikan dengan sumber dana DIPA 2009. Dia ditetapkan jadi tersangka pada 2016 silam.

“Pada hari yang sama ditetapkan jadi tersangka, tiba tiba istrinya meninggal. Sampai sekarang masih tersangka dan sampai lima tahun tidak diajukan ke pengadilan. Masa, kalau tidak ada bukti ya keluarkan dong, SP3,” katanya.

Contoh lain, kata Mahfud adalah mendiang Siti Fajriyah. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu sebelumnya diduga sebagai pihak yang patut diminta pertanggungjawaban hukum terkait kasus bail out Bank Century.

“Sampai meninggal (Siti) tersangka. Kan harus ada, kapan waktunya? Itu yang dibicarakan, kapan SP3. Jangan sampai tidak boleh, SP3 tidak jelas, saya nggak setuju. Dan itu bagus, menurut saya pikiran Pak Jokowi bagus,” ungkapnya.

Mahfud mengatajan, jangan karena seseorang sudah telanjur ditetapkan sebagai tersangka, namun bukti tak kunjung ditemukan, status tersebut tetap tersemat sepanjang waktu.

“Belum lagi problem hukum yang ada sekarang, KPK nggak boleh membuat SP3. Nah sekarang ada beberapa orang jadi tersangka tiba-tiba menang di praperadilan, padahal dia (KPK) nggak boleh ngeluarin SP3. Dia sudah menang di praperadilan, coba apa status hukumnya. Ini harus diatur menurut saya kalau kita mau berhukum dengan benar,” pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar