oleh

Menko Polhukam: Pendekatan Masalah di Papua Harus Lebih Komprehensif dan Humanis

RADARNTT, Papua – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis.

Hal tersebut disampaikan usai bertemu dengan para tokoh Papua dan Papua Barat di Jayapura, Papua, Sabtu (30/11/2019).

Mahfud mengatakan, dalam pertemuan dibicarakan tentang masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), peranan masyarakat adat, serta pemerataan pembangunan ekonomi. “Selama ini kan orang kalau di pemberitaan itu selalu ributnya saja kan yang muncul, tadi ini bagus, semuanya punya semangat untuk maju bersama,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskan bahwa sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial budaya atau kultural yang kemudian diikuti dengan kesejahteraan. Mantan Ketua MK tersebut juga menegaskan agar pendekatan dan pemberitaan yang muncul bukanlah berita-berita kekerasan.

“Jadi pendekatannya dan pemberitaannya terutama, supaya tidak melulu kepada berita-berita kekerasan, tetapi bagaimana sebenarnya rakyat Papua dan tokoh-tokohnya itu ingin damai di dalam ber-Indonesia,” katanya.

Karenanya, Menko Mahfud menambahkan, Pemerintah Pusat harus memperhatikan sehingga daerah juga mendapat perhatian yang cukup. “Terutama masyarakat adat itu tadi ingin untuk menyelesaikan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan sebagainya,” katanya.

Tercatat ada 12 kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan melalui KKR dan 3 diantaranya terjadi di Papua, termasuk kasus Wamena. Dikatakan bahwa pelanggaran kasus di daerah lainnya saat ini sedang di proses pengadilan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rosita Dewi, menyebutkan ada empat akar persoalan di Papua yang hingga saat ini belum disentuh oleh pemerintah.

Rosita menyatakan, merujuk hasil penelitian Tim Kajian Papua LIPI, yang dipublikasikan dalam Papua Road Map Tahun 2009, ada empat akar persoalan.

Akar permasalahan itu adalah diskriminasi dan marjinalisasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM, serta sejarah dan partai politik.

Akan tetapi, menurut Rosita, pemerintah masih parsial dalam menyelesaikan persoalan melalui percepatan pembangunan di Papua.

“Pendekatan pembangunan memang penting bagi orang Papua, tetapi ada persoalan lain di Papua yang tidak bisa diselesaikan hanya menggunakan pendekatan ini,” kata Rosita dilansir Kompas.com, Selasa (10/9/2019).

Kompleksnya persoalan di Papua, lanjutnya, harus disentuh oleh pemerintah secara bersamaan lantaran keterkaitan antara satu persoalan dan persoalan lainnya.

Terkait persoalan HAM, seperti diungkapkan Rosita, bukan berarti hanya persoalan kekerasan, melainkan juga persoalan tidak terpenuhinya hak kebutuhan dasar, seperti kesehatan.

“Dengan kata lain, persoalan diskriminasi dan marjinalisasi ini tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga bersinggungan dengan aspek sosial, budaya, dan politik,” ucap Rosita. (TIM/RN)

Komentar