oleh

Menyoal Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

RADARNTT, Kupang – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton, kemarin Senin, (24/6/2019) bertepatan hari pertama penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 lingkup Kota Kupang, pada dinding akun facebooknya menyentil pemerhati pendidikan dengan pertanyaan terbuka dan menarik Soal Politik Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Politik Penggelontoran Seragam Baru.

“Harus kita akui bersama bahwa sistem zonasi dalam PPDB kita masih terganjal soal disparitas antar sekolah. Perihal jumlah guru dan kompetensinya serta fasilitas dan akreditasi sekolah adalah pembeda yang berujung pada penyebutan sekolah favorit dan tidak favorit. Jika masalah pendidikan kita ada disana, mengapa ada kabupaten/kota yang menggelontorkan anggarannya sebesar itu hanya untuk membeli seragam sekolah? Apa korelasi antara seragam sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan kita?”.

Demikian tulis Beda Daton di dinding akun facebooknya.

Tulisan yang turut memantik Yakobus Beda Kleden ikut nimbrung dalam diskusi itu di dinding akun facebooknya menandai Darius Beda Daton.

Dalam tulisannya, Y.B. Kleden menegaskan Zonasi PPDB sebetulnya berkorelasi dengan keadilan sosial dalam pendidikan. Lebih jauh, menurutnya boleh disebut demokrasi keadilan yang merata.

Namun, lanjutnya, menimbulkan pro dan kontra. Bahkan protes tidak setuju lebih banyak.

“Saya memberikan beberapa catatan prospektif berikut dalam menjawabi pertanyaan terbuka yang lebih tepat disebut sebagai keprihatinan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT tersebut”, tulis Kleden

Pertama; Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, baru efektif kalau mutu pendidikan sudah setara pada semua sekolah.

Kedua; Zonasi PPDB sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari tunjangan sertifikasi.

Ketiga; Tunjangan sertifikasi seyogyanya diberikan kepada guru, dosen yang sudah memiliki sertifikat guru, dosen. Jadi sertifikat guru dosen mengandaikan yang memiliki sudah profesional.

Keempat; Guru, Dosen penerima tunjangan profesi karena sudah punya sertifikat yang mencerminkan kualitas profesi memiliki ketentuan jam mengajar tertentu/minimal. Orang profesional kerja dengan standar waktu.

Kelima; Ketentuan jam mengajar untuk guru dan dosen sebagai konsekuensi tunjangan profesi sebenarnya sudah merupakan sistim zonasi guru dosen.

Dengan demikian, menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang ini, Zonasi PPDB tidak perlu dipersoalkan atau menjadi soal. Karena guru dan dosen profesional sudah merata pada setiap satuan pendidikan.

“Masalahnya adalah tunjangan sertifikasi kemudian menyempit jadi hanya peningkatan gaji atau penambahan kesra dan bukan cerminan dari kualitas profesionalitas”‘ tegas Kleden.

“Ini soal dan PR kita”, tandasnya. Karena itu, kata Kleden, menjadi relevan pertanyaan Darius Beda Daton untuk apa menggelontorkan seragam dalam arti bantuan kesra jika peningkatan kualitas tidak menjadi prioritas utama.

Kleden juga menegaskan mestinya kesejahteraan pendidikan merupakan reward linear dari kualitas profesional. Logika yang kita bangun terbalik bahwa kesra baru profesionalitas.

“Itu problem. Orang sudah kenyang dia tidur bukan belajar”, tegasnya.

Menurut Kleden, mustinya orang dibuat profesional dulu baru beri gaji tinggi dalam pekerjaan profesional itu.

Sebagai lembaga yang diserahi tugas memantau setiap proses kebijakan publik, tidak sebatas diskusi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT sigap melakukan monitoring pelaksanaan PPDB hari pertama ke sejumlah tempat.

“Hari ini Senin (24/6) tim kami melakukan monitoring pelaksanaan PPDB Online di SMAN 1, SMAN 3, SMKN 1 dan SMKN 2 Kota Kupang. Sayangnya, antrian loket pendaftaran nampak membludak. Mestinya dengan sistem online ini, siswa bisa mendaftar sendiri dari rumah dan hanya membawa bukti cetak pendaftaran dan berkas pendukung lainnya untuk diverifikasi di sekolah”, tulis Beda Daton di akun facebooknya.

Dia menjelaskan, sistem akan tertutup jika kuota zonasi I penuh dan selanjutnya siswa akan diarahkan untuk mendaftar pada zonasi II.

Untuk itu, dia juga memohon dukungan semua siswa dan orang tua agar memahami keterbatasan daya tampung sekolah dan mendukung penerapan sistem zonasi ini agar berjalan lancar. (TIM/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan