oleh

Mimbar Seni ‘MK’ Lembata

RADARNTT, Jakarta – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lembata (GEMPAL) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa dengan tema “Mimbar Seni Festival MK (Matinya Keadilan) Lembata di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 29 Juni 2019 15:18 WIB.

Aksi ini dihadiri beberapa organisasi daerah dan nasional seperti IMEJ Ende, BATU UBK, GESAR Manggarai, AMA Adonara, HIPMA Halmahera Utara, HMI, GMNI, LMND Cabang Jakpus.

Mereka menuntut agar bupati Lembata di copot dari jabatan karena tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Lembata.

Rangkaian aksi yang dilakukan diantaranya orasi, teater dan musicalisasi puisi.

Glen Paokuma selaku koordinator aksi mengatakan bahwa, “Aksi kali merupakan bentuk kepedulian akan keadilan di sana (Lembata). Ini merupakan giat konsolidasi kami agar setiap masalah di daerah dan nasional dapat kami serukan bersama,” ungkap Ketua Komisariat HMI YAI tersebut.

Gerakan seni ini dilakukan dengan tujuan untuk menuntut keadilan terhadap berbagai bentuk persoalan yang ada di Lembata saat ini yaitu ambruknya jembatan Wai Ma, Pembangunan Jeti apung di Awololong, kerusakan hutan bakau akibat pembangunan tambak udang dan kurangnya ketersediaan BBM yang mengakibatkan antrian panjang di SPBU Lembata.

Ovan Wangkut keterwakilan GESAR Manggarai dalam orasinya menegaskan jika mahasiswa dan pemuda harus melihat segala bentuk persoalan yang terjadi di daerah sebagai keresahan atau masalah bersama.

“Sikap kami akan selalu bersama kawan-kawan menolak ketidakadilan yang menjadi musuh bersama. Persoalan yang hari ini dihadapi orang Lembata, kami juga mengalaminya. Kita perlu menomorsatukan daya kritik kita atas kebijakan yang tidak memihak terhadap masyarakat,” tegasnya.

Teatrikal menggotong sistem eksekutif serta pertarungan tinju antara rakyat dan bupati di peragakan oleh massa aksi.

Choky Ratulela Koordinator Umum aksi mengungkapkan bahwa aksi ini adalah bentuk ketidakpuasan akan kondisi birokrasi yang tidak sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kebijakan di Lembata baik dalam program kerjanya tidak menyentuh masyarakat secara berkelanjutan. Karena faktanya, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta infrastruktur belum terpenuhi. Bupati hanya menjalankan sistem eksekutifnya ke arah pariwisata. Pertanyaan saya, masyarakat butuh apa? Inilah ketidakadilan di Lembata,” ungkap aktivis GMNI tersebut.

Mahasiswa dan Pemuda Lembata dan organisasi lainnya menyerukan pernyataan sikap atas tuntutan terhadap bupati Lembata

Untuk diketahui, tiga poin tuntutan dalam festival seni ini adalah 1) Copot bupati Lembata karena tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat; 2) Dewan Perwakilan Rakyat Lembata (DPRD Lembata harus bertanggung jawab atas segala persoalan yang terjadi di Lembata sebagai representasi dari wakil rakyat; dan 3) Stop intimidasi dan mengintervensi kebebasan berpendapat karena bertentangan dengan legitimasi-legitimasi hukum. (DP/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan