oleh

Ombudsman Kritisi Rencana Pemerintah Provinsi NTT Bangun Rumah Sakit Terapung Senilai 600 Miliyar

RADARNTT, Kupang – Berdasarkan dokumen KUA-PPAS Provinsi NTT tahun 2020, pemerintah provinsi mengajukan anggaran 600 miliyar rupiah untuk membangun rumah sakit terapung, dengan pola kerja multiyears atau tahun jamak.

Rencana ini memantik penyataan keras Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton. Ia menegaskan sebaiknya pemerintah provinsi fokus dan konsentrasi membenahi RSUD WZ. Johannes agar benar-benar memenuhi syarat rumah sakit tipe B. Mengingat rumah sakit milik pemerintah provinsi itu turun kelas ke tipe C tahun ini.

“Hemat saya, Pemprov konsentrasi benahi dulu RSUD WZ. Johannes agar benar benar penuhi syarat sebagai rumah sakit tipe B”, tegas Beda Daton, kepada radarntt.co, Rabu, (24/7/2019) pagi via ponselnya.

Setelah itu, kata dia, pemerintah juga segera memfasilitasi pembangunan rumah sakit tipe A, untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan masyarakat di daerah itu.

“Lalu segera fasilitasi terbangunnya RSU tipe A di Manulai yang lokasinya sudah disiapkan”, sambung Beda Daton.

Menurut dia apabila rumah sakit tipe B tersedia di Flores, Sumba, Timor dan Alor, akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang baik dan bermutu.

“Jika RS rujukan tipe B itu ada di Flores, Sumba, Timor dan Alor, saya kira cukup membantu masyarakat NTT mendapat pelayanan kesahatan yang bermutu”, kata Beda Daton.

Ia menjelaskan provinsi NTT memiliki 6 rumah sakit rujukan regional, yang terbagi berdasarkan wilayah kepulauan. Region Flores Barat di RSUD Ruteng, Flores Tengah di RSUD Ende, Flores Bagian Timur di RSUD Maumere, region Sumba di RSUD Waingapu, region perbatasan di RSUD Atambua dan daerah lain di RSUD WZ. Johannes Kupang.

Ketersediaan tenaga dokter, khusus Flores, lanjut Beda Daton, untuk dokter ortopedi/bedah tulang dan traumatika hanya ada di Labuan Bajo. Sedangkan di Kupang ada dokter ortopedi/bedah tulang, traumatika, dan dokter ongkologi/kanker.

“Bisa dibayangkan para pasien akan dirujuk ke RS tersebut dari berbagai kabupaten. Bagaimana keselamatan pasien dalam perjalanan? Berapa biayanya? Tentu akan berat bagi orang tak mampu. Ini yang perlu dipikirkan pemprov”, tandas Beda Datan.

Menurut dia, rumah sakit terapung mungkin dimaksudkan untuk melayani warga terpencil di NTT. Ada baiknya juga. Tetapi lebih urgen, membenahi RSUD yang ada juga tanggung jawab pemprov.

Rumah sakit terapung juga penting dengan berbagai pertimbangan. Tetapi, kata Beda Daton, untuk kebutuhan jangka pendek, penuhi dulu standar RSUD yang ada.

“Masalah kesehatan kita yang utama di NTT ini adalah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata”, pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan