oleh

Pekerjaan Proyek SPAM 1,9 Milyar Di Rote Ndao ‘Tertutup Untuk Media’

Foto: Salah Satu Pipa Air Yang Terpasang di Jalur Perkantoran Menuju Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain

RADARNTT, Ba’a – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT, Kementerian PUPR, melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi NTT (SPAM), yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.07 Kupang- NTT, menutup informasi publik termasuk wartawan yang hendak meliput kegiatan proyek bernilai Rp. 1.913.390.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) karena harus mendapat ijin resmi dari Kementerian PUPR.

Hal diatas disampaikan Bambang Muhamad Pelaksana Lapangan yang menerima kuasa dari Direktur CV. Lorena Karya yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa – Kabupaten Ngada

Foto: Tampak Pipa Diurug Tanpa Menggunakan Material Pasir

Menurut Bambang, bagi setiap wartawan yang ingin mencari informasi publik soal kegiatan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini kecuali sudah mengantongi ijin secara tertulis dari Balai Prasarana Pemukiman Sistim Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) baru bisa meliput soal pelaksanaan proyek dan itu sudah menjadi protap serta instruksi dari Pelaksana Pekerjaan CV. Lorena Karya MIKHAEL RAGA, ujar Bambang Kepada radarntt.co di Basecamp milik CV tersebut (Sabtu, 07/09/2019) pukul 15:47 Wita

Aturan ini juga diakui salah satu pelaksana pengukuran sebut saja Putra. Pihaknya menjelaskan kepada media soal aturan peliputan proyek Kementerian PUPR wajib mengantongi ijin dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT, ucap Putra yang merasa keberatan ketika penuturannya direcord oleh awak media.

Foto: Salah Satu Pekerja Hendak Menyambung Jaringan Pipa Air Dibawah Bendera CV Lorena Karya.

Lebih lanjut dijelaskan Bambang saat ditanyai soal pelaksanaan pekerjaan penimbunan kembali pipa HDPE (High Density Polyethylene) tidak dilakukan urugan pasir sebagai lapisan awal dasar galian, namun sebatas mengurug kembali material hasil galian lubang pipa, hal tersebut diakui Bambang Muhamad selaku pelaksana lapangan bahwa itu sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak serta rencana anggaran biaya (RAB) untuk sekarang pekerjaan dari kementerian tidak lagi menggunakan material pasir namun tanah galian lubang digunakan sebagai bahan galian C untuk menutupinya.

“Soal timbunan kembali material galian pipa itu tidak pakai pasir lagi, itu sesuai apa yang termaktub dalam kontrak dan RAB, sekarang pekerjaan proyek kementerian untuk pekerjaan pipa tidak pakai urugan pasir sebagai lapisan,” ungkap Bambang kepada wartawan

Kemudian ia menyambung, “Bagi pekerjaan penutupan lubang galian tidak harus didahului dengan pengetesan aliran air karena pada akhir pelaksanaan pekerjaan nanti dapat diketahui kebocoran pada setiap sambungan HDPE saat pengetesan dan pencucian pipa.”

“Terkait jenis dan merk pipa sesuai kontrak kerja itu gunakan pipa HDPE PN 10 merk Vinilon nomer: 4829.2 Tahun pembuatan 2015 dan untuk pipa besi atau Gip merk Spindo 0039 Tahun pembuatan 2013,” imbuhnya.

Pantauan media dilokasi proyek papan informasi proyek tidak terlihat dilokasi, namun papan tersebut justru disimpan dalam basecamp pekerja yang beralamat di Desa Oelunggu, Dusun Lekik, sehingga tidak bisa dilihat masyarakat dan terkesan kegiatan proyek ini tertutup.

Selain itu, hasil penelusuran media ini di lokasi, para pekerja tidak menggunakan material pasir sebagai lapisan awal bawah tanah namun langsung ditutup dan ditimbun kembali dengan material hasil galian lubang untuk menutup pipa HDPE.

Terkait material pipa HDPE yang digunakan di lokasi proyek, menurut pengakuan pekerja, sambungan pipa ada 2 jenis material pipa dengan merk yang berbeda serta ketebalan pipa yang jauh berbeda ukurannya. “Itu aneh pak,” cetus warga yang melintas di lokasi proyek. (Tony/Set/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan