oleh

Pemda Harus Tetapkan Skala Prioritas 20 Persen APBD Bidang Pendidikan

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Nusa TenggaraTimur (NTT) perlu menetapkan skala prioritas alokasi anggaran 20 pesen APBD untuk bidang pendidikan.

Demikian tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton, Selasa, (25/6/2019) via pesan whatsapp.

Tidak ada seorang manusia dapat hidup tanpa sebuah pendidikan minimal.

Pendidikan sebagai wahana membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dan serius oleh setiap pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah di Provinsi NTT sebagai policy maker dan pengelola anggaran pembangunan.

Oleh karena itu, kata Beda Daton, ketersediaan pelayanan pendidikan sesuai 8 standar nasional pendidikan (SNP), termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan sebagai prioritas yang harus dipenuhi.

“Ukurannya, ada 8 standar nasional pendidikan. Antara lain: guru, sarpras dan pembiayaan pendidikan. Itu prioritas yang harus dipenuhi. Dan kita masih kurang semua itu”, tulis Beda Daton

Menurutnya, penyediaan pelayanan pendidikan bermutu juga harus merata di semua satuan pendidikan, hal ini penting untuk memangkas tingkat disparitas antar sekolah yang masih tinggi sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sekolah favorit dan tidak favorit.

“Kalau soal pemerataan, kita mesti pakai data jumlah guru dan fasilitas sekolah dan sebarannya. Dari pengakuan saja sih, saat ini belum merata. Ada sekolah negeri yang guru negerinya lebih sedikit dari honorer. Pun demikian dengan fasilitas sekolahnya. Karena tak merata inilah dianggap favorit dan tak favorit”, imbunya.

Untuk memenuhi kebutuhan bidang pendidikan, kata Beda Daton, diperlukan dukungan kebijakan anggaran dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai amanah undang undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) alokasi anggaran pendidikan 20 persen.

“Banyak yang belum 20 persen. Itu juga termasuk gaji guru dll. Untuk sarpras pendidikan mungkin belum memadai makanya ada iuran komite lagi”, tandasnya.

Ia berharap Pemda bisa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan menetapkan skala prioritas untuk bidang pendidikan, mulai dari TKK sampai SMA/SMK sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagaimana bidang pendidikan sebagai skala prioritas 1, sesuai bidang urusan wajib secara nasional itu, katanya, harus tercermin dalam rencana dan realisai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Mestinya demikian. Atau saat asistensi APBD di provinsi, gubernur bisa merevisi RAPBD yang diajukan jika tak sesuai ketentuan”, tandas Beda Daton( Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan