oleh

Pemerintah Diminta Segera Mekarkan Papua Barat Daya

RADARNTT, Jakarta – Anggota DPR RI asal Papua Barat dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia menagih janji Pemerintah, agar segera secepatnya mengeluarkan izin pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Hal ini ditegaskan Rico Sia saat mendampingi para kepala Daerah asal Papua Barat Daya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI untuk membahas Pembentukan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jl. Gatot Subroto Jakarta, Senin, (16/12/2019) pukul 15.00.

“Saya menyampaikan kepada pimpinan komisi II dan para anggota lainnya agar mengingatkan dan memberitahukan kepada Pemerintah yang sudah memberikan janjinya kepada masyarakat Papua untuk segera melakukan pemekaran provinsi Papua Barat Daya,” tegas Rico Sia.

Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Papua hanya dengan memberikan otonomi khusus (Otsus) serta pemekaran provinsi Papua Barat Daya.

“Jika Pemerintah ingin benar-benar melihat kemajuan dari sisi ekonomi, SDA dan lain-lain di Papua, maka melakukan pemekaran Papua Barat Daya sebab pemekaran adalah jalan satu-satunya memperbaiki segalanya,” ujar Rico Sia.

Ia mengingatkan Pemerintah agar dalam pemekaran tersebut juga perlu disertai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak dan adil kepada masyarakat Papua.

“Pemekaran itu juga harus disertai dengan keberpihakan ke orang Papua itu sendiri terkait dengan janji-janji otsus yang salah satu janjinya menempatkan 80% masyarakat Papua pada setiap instansinya,” tegas Rico dalam forum RDPU.

Dia menegaskan, Provinsi Papua Barat Daya harus segera dimekarkan karena pemekaran tidak memakan waktu yang sebentar, nantinya Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi daerah administarasi terlebih dahulu, sebelum nantinya akan ditingkatkan status menjadi daerah definitif.

“Pemekaran harus terjadi di 2020 mengapa demikian? karena Papua Barat Daya harus menjadi daerah administrasi dulu, kurang lebih sekitar 2 tahun, kalo itu diberikan pada 2020 berarti di tahun 2022 akan ada evaluasi untuk tahun 2023 nah tahun 2024 seharusya sudah bisa ikut menjadi daerah definitif,” imbuhnya.

Rico Sia sebagai Anggota Komisi X, namun diundang langsung oleh komisi II DPR RI demi memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

Rico menjelaskan, kurang lebih sudah 15 tahun tim percepatan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari Kota Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong sudah cukup lama berupaya memekarkan diri dari Provinsi Papua Barat namun sampai saat ini, Pemerintah Pusat belum meresponinya.

“Masyarakat Provinsi Papua Barat sudah memperjuangkan pemekaran tersebut selama 15 tahun, sehingga kita terus menerus menyoroti dan memperjuang pemekaran demi kesejahteraan rakyat Papua Barat Daya,” tandasnya.

Rico menegaskan, sudah tidak ada alasan untuk menahan Papua Barat Daya untuk tidak dimekarkan, karena secara administrasi berupa dokumen-dokumen sudah rampung.

“Kalau dari Papua Barat Daya, ini sudah 15 tahun mereka berjuang, apabila ditanya perihal dokumen, saya pikir sudah tidak ada lagi dokumen yang harus dilengkapi, tinggal kita melihat keseriusan dari pemerintah mau memekarkan Papua Barat Daya atau tidak,” pungkas Rico Sia. (FM/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan