oleh

Pemerintahan Baik dan Bersih Jadi Tuntutan Publik

-Daerah, News-206 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan publik. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh pemerintah.

Niscaya, nilai-nilai etika menjadi perhatian dalam mengelola pemerintahan. Seperti nilai integritas, kejujuran, akuntabilitas, penghargaan, bertindak etis, berkesadaran etis dan kebaikan bersama.

Demikian ungkap Dosen Kebijakan dan Administrasi Publik, FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Petrus Kase, menanggapi polemik pergeseran sejumlah anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT di dalam APBD tahun anggaran 2019.

Pergeseran anggaran, terjadi pada rincian DPA Dinas PUPR untuk pembangunan ruas jalan provinsi di Kabupaten Sumba Timur, dari semula sebesar Rp. 74.536.000.000,- menjadi Rp. 54.038.600.000,- ke ruas jalan provinsi di Kabupaten Kupang, yang semula Rp. 149.072.000.000,- menjadi Rp. 175.552.779.000,-.

Menurut Petrus Kase, pergeseran anggaran tersebut harus memperhatikan nilai-nilai etika dalam berpemerintahan. “Nilai nilai etika harus diperhatikan dalam pergeseran anggaran dalam APBD seperti nilai integritas, kejujuran, akuntabilitas, penghargaan, bertindak etis, berkesadaran etis, kebaikan bersama”, ungkapnya, kepada media ini, Kamis, (4/7/2019).

Selain itu, kata dia, nilai inklusivitas, melibatkan stakeholder terkait dan transparansi juga perlu diperhatikan dalam melakukan pergeseran anggaran di APBD. Petrus Kase juga menegaskan, nilai legal perlu diperhatikan yaitu integritas legal, hak prosedural dan legalitas hukum.

“Walaupun pergeseran anggaran dilakukan oleh pemda provinsi untuk merespon masalah publik, tetapi terkesan melanggar nilai-nilai tersebut. Hal ini menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi merugikan pihak lain”, ungkapnya.

Dia mengatakan, situasi ini akan menimbulkan tata pemerintahan tidak stabil karena adanya pelanggaran nilai-nilai etis. Muatan politik, menurutnya, selalu dominan dalam setiap tahapan penganggaran publik tetapi sebaiknya tidak mengabaikan nilai-nilai etis.

“Karena nilai nilai tersebut merupakan referensi moral yang dapat menjamin efektivitas pengambilan keputusan dan kebijakan publik”, tegas Petrus Kase.

Sedangkan, Pakar Hukum John Tuba Helan menilai, dasar argumentasi hukum yang digunakan Pemerintah Provinsi NTT, melakukan pergeseran anggaran di APBD tahun anggaran 2019 bertentangan dengan logika hukum.

“Pergeseran menggunakan pasal 160 Permendagri 13 tahun 2006 bertentangan dengan logika hukum”, tegas Tuba Helan, via ponsel, Kamis, (4/7/2019)

Menurut dia, menggunakan pasal 160 Permendagri 13 tahun 2006 sebagai dasar pergeseran bertentangan logika hukum. Karena APBD dibahas dan ditetapkan dengan Perda, yang merupakan produk bersama kepala daerah dan DPRD. Sehingga, tegas Tuba Helan, perubahan APBD harus disetujui bersama.

“Hubungan dengan pasal 154 ayat 1 Permendagri 13 tahun 2006, hal alasan perubahan APBD. Alasan yang dikemukan pemerintah tidak kuat”, tandasnya.

Menurut Tuba Helan, alasan pergeseran yang disampaikan Pemerintah tidak kuat karena tidak memenuhi unsur pasal 154 ayat 1. Alasan penggeseran, menurut dia, tidak relevan karena tidak ada kemendesakan tetapi keadaan normal.

“Dalam hubungan dengan pasal 154 maka pergeseran dimaksud dalam perubahan, sehingga persetujuan Sekda dibawa ke rapat untuk disetujui oleh DPRD untuk perubahan APBD. Bukan persetujuan Sekda langsung dilaksanakan”, tegasnya. (Tim/RN)

Komentar