oleh

Pemkab Sikka Salah Kaprah dan Asal Bunyi

RADARNTT, Maumere – Penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka perihal usaha pertambangan ilegal oleh PT. Bumi Indah dinilai salah kaprah dan asal bunyi.

Terkait penjelasan Pemkab Sikka, melalui Kepala Bagian Humas Pemkab Sikka, Even Edomeko, S.Fil tentang usaha pertambangan material pasir dan batuan secara ilegal di wilayah Kabupaten Sikka atau tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh PT. Bumi Indah, yang menyatakan bahwa IUP diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT sehingga pihak Pemerintah Provinsi NTT jugalah yang berwenang menghentikan usaha pertambangan material pasir dan batuan secara ilegal oleh PT. Bumi Indah.

Advokat PERADI, Meridian Dewanta Dado, melalui rilis tertulisnya, Selasa, (2/7/2019) mengatakan, penjelasan tersebut adalah penjelasan yang salah kaprah, asal bunyi atau tidak mengerti aturan dan semakin membuktikan bahwa pihak Pemkab Sikka ingin lepas tangan terhadap keberadaan usaha pertambangan material pasir dan batuan secara ilegal yang merupakan pelanggaran pidana oleh perusahaan asal Sumba itu.

Ia menjelaskan memang benar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah provinsi mengambil-alih proses penerbitan IUP dari tangan pemerintah kabupaten/kota.

Namun demikian, kata Meridian Dado, pemerintah kabupaten/kota selaku penguasa wilayah justru tidak boleh berdiam diri dan wajib melakukan penertiban ataupun mengambil langkah hukum lainnya tatkala ada suatu badan hukum melakukan aktivitas pertambangan pasir dan batuan secara liar dan ilegal dalam wilayah kabupaten/kota tersebut.

“Pihak Pemkab Sikka semestinya harus memahami bahwa sebelum sampai pada tahapan penerbitan IUP oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas ESDM Provinsi NTT, terlebih dahulu harus ada yang namanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar eksistensi wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP”, tegas Koordinator TPDI-NTT.

Dengan demikian, katanya, sebelum Kepala Bagian Humas Pemkab Sikka berkoar-koar seenaknya soal keberadaan rekomendasi dari Pemkab Sikka sebagai syarat mutlak bagi penerbitan IUP terhadap PT. Bumi Indah maka seharusnya dijelaskan dan dibuktikan terlebih dahulu kepada publik tentang legalitas WIUP yang dimiliki oleh PT. Bumi Indah tersebut, sehingga bagaimana mungkin bisa memproses penerbitan IUP apabila legalitas keberadaan WIUP tidak dimiliki oleh PT. Bumi Indah.

Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 7 menegaskan bahwa IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan setelah itu barulah diterbitkan IUP.

Selanjutnya, sambung Meridian Dado, pada Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.

Oleh karena pemberian dan penerbitan WIUP dan IUP oleh Gubernur harus melalui tahapan memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota, “maka kami bisa memastikan bahwa PT. Bumi Indah tidak memiliki kedua syarat dan legalitas dimaksud selama melakukan usaha pertambangan material pasir dan batuan di wilayah Kabupaten Sikka”, tandasnya.

Dia menambahkan, dengan tanpa memiliki legalitas WIUP dan IUP yang kedua-duanya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTT namun terlebih dahulu harus melalui rekomendasi dari Bupati Sikka.

“Apakah pihak Pemkab Sikka boleh seenaknya lepas tangan terhadap pelanggaran pidana berupa usaha pertambangan material pasir dan batuan secara ilegal oleh PT. Bumi Indah, jawabannya tentu hanya pihak-pihak yang tidak memperhitungkan dampak hukum, dampak sosial atau konflik masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan yang tetap membiarkan aktivitas ilegal itu di wilayah kekuasaannya”, tegas Meridian Dado.

Ia menegaskan, kami tidak anti terhadap aktivitas pertambangan material pasir dan batuan demi mendukung proses pembangunan suatu wilayah, namun semuanya harus melalui mekanisme dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga kesesuaian tata ruang, keseimbangan lingkungan dan aspek karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal tetap terus bisa terjaga.

“Kami juga sangat mendukung proses pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Waduk Napun Gete di Kecamatan Waiblama-Kabupaten Sikka”, tandasnya.

Namun, lanjut Meridian Dado, apabila demi pengerjaan Paket Pembangunan Bendungan Napun Gete itu PT. Nindya Karya (Persero) selalu kontraktor terbukti menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan serta pemurnian material pasir dan batuan dari hasil pendropingan material pasir dan batuan oleh PT. Bumi Indah, yang bukan merupakan pemegang IUP atau izin-izin lainnya.

“Maka PT. Nindya Karya (Persero), justru bisa dipidanakan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, pungkasnya. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan