oleh

Pemprov NTT Belum Tertib Pengelolaan Aset Tetap

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyajikan Aset Tetap pada neraca audited per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 6.381.894.681.395,48 dan Rp. 4.989.297.479.984,27 atau meningkat sebesar Rp. 1.392.597.201.411,21.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset tetap secara uji petik pada BPPKAD, Biro Umum, Dinas PUPR, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Peternakan diketahui pengelolaan aset tetap belum memadai.

Berdasarkan Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggungjawab antara lain menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaannya, seluruh sertifikat tanah dan BPKB milik Pemerintah Provinsi NTT disimpan di dalam brankas pada ruangan Bidang Aset.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kepemilikan sertifikat dan BPKB pada Biro Umum dan BPPKAD diketahui bahwa tidak semua dokumen asli tersimpan dalam brankas pada Bidang Aset.

Berikut jenis aset yang diketahui tidak tertib pengelolaan; Sertifikat Tanah milik Pemprov NTT sebanyak 307 berkas, namun diketahui hanya 23 berkas asli yang tersimpan di brankas, sedangkan sisanya 284 berkas tidak berada di brankas pada Bidang Aset.

Berikutnya, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), hasil pemeriksaan dokumen diketahui tersimpan 293 BPKB milik OPD. Berdasarkan hasil uji petik Kartu Inventaris Barang (KIB) B pada BPPKAD dan Biro Umum diketahui terdapat 126 kendaraan bermotor, namun pada brabkas hanya ditemukan BPKB-nya sebanyak 47 berkas yaitu untuk BPPKAD sebanyak 19 berkas dan Biro Umum sebanyak 28 berkas.

Sedangkan sisa BPKB sebanyak 246 berkas yang ada di brankas tidak diketahui OPD yang memiliki, karena tidak adanya informasi dari masing-masing OPD dan belum pernah dilakukan verifikasi data.

Menurut keterangan Pengurus Barang Badan Pendapatan dan Aset Daerah dijelaskan bahwa belum pernah ada rekonsiliasi atas bukti kepemilikan baik atas sertifikat tanah maupun BPKB yang ada dalam brankas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen penggunaan kendaraan bermotor roda empat diketahui bahwa sebanyak 71 unit digunakan untuk operasional Biro Umum, sedangkan sebanyak 7 unit senilai Rp. 713.449.999,- dikuasai oleh pihak lain yaitu oleh pegawai yang telah pensiun.

Pemakaian kendaraan oleh pegawai yang telah pensiun tersebut didasarkan pada Surat Permohonan dari pegawai bersangkutan kepada Gubernur untuk dapat menindaklanjuti proses sewa beli kendaraan dinas yang selama ini digunakan sebagai kendaraan operasional kantor dengan alasan karena sudah mengabdi dan belum memiliki kendaraan pribadi.

Atas penggunaan BMD kendaraan bermotor tersebut, Pengurus Barang menyatakan bahwa Biro Umum belum melakukan tindakan untuk meminta pengembalian kendaraan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Aset Tetap masih dilakukan secara manual dengan microsoft excel padahal Bidang Aset sudah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dijelaskan bahwa OPD sudah mulai melakukan input rincian aset tetap ke dalam aplikasi namun belum seluruh OPD dan masih belum dilakukan rekonsiliasi atas data yang diinput dengan nilai Aset Tetap sesuai Laporan Keuangan audited tahun anggaran 2017 sehingga pada tahun 2018 tetap menggunakan data manual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data Aset Tetap per 31 Desember 2017 pada Aplikasi SIPKD Modul Aset diketahui bahwa dari 49 OPD diketahui hanya 6 OPD yang telah melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SIPKD dengan lengkap. Sedangkan 43 OPD masih belum melakukan pencatatan pada aplikasi SIPKD secara lengkap.

BPK juga menyimpulkan kondisi tidak tertib administrasi ini bisa mengakibatkan “membuka peluang adanya penyalahgunaan barang milik daerah”.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Gubernur NTT agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mendapat kembali bukti kepemilikan tanah, kendaraan milik Pemerintah Provinsi NTT. Dan memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menarik kendaraan dinas yang dibawa para pegawaiyang telah pensiun. (Tim/RN)

Komentar