oleh

Penandatanganan MoU Mensos Dengan Kapolri Terkait Penyaluran Bansos

RADARNTT, Kupang – Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara polri dan kemensos di Mabes Polri Jakarta (Jumat, 11/01/2019).

Dalam Mou tersebut, dilakukan tele – conference bersama seluruh jajaran Polda dan Kepala Dinas Sosial di Indonesia.

Pantauan wartawan radarntt.co, sekitar pukul 10:00 Wita di lantai II Mapolresta Kota Kupang dalam acara tele-conference, hadir Wali Kota Kupang Dr. Djefristson R. Riwu Kore, MM. MH, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Felisberto Amaral dan Kapolres Kota Kupang AKBP Satria Perdana PT Binti serta sejumlah staf Kepolisian Resort Kota Kupang.

Di ruang pusdalis lantai V Mabes Polri Jakarta, Jenderal Tito Karnavian, melalui tele-conference mengatakan, Polri akan membentuk satuan tugas untuk membantu kemensos mengawal penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) bagi warga kurang mampu. “Polri siap membantu kemensos dalam penberian bantuan sosial kepada masyarakat yabg kurang mampu senilai Rp 54,3 Triliun,” ungkap Kapolri.

Tito menjelaskan, “Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, dengan anggaran bantuan sosial yang mengalami peningkatan 38 persen dari tahun sebelumnya. Ia pun berharap dengan MoU ini Polri berusaha agar kemensos agar dapat menjalankan amanat dan tanggung jawab menyalurkan bantuan sosial dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tidak bocor.”

Selain itu, pada kesempatan yang sama Menteri Sosial Agung Gumiwang mengungkapkan, “Kepolisian sebagai aparat penegak hukum merupakan mitra yang strategis dalam pengawasan bantuan sosial.”

“Program – program yang berkaitan dengan bantuan soaial ini adalah program yang secara khusus harus mendapat perhatian agar bisa mencapai, kalau dalam internal kementerian sosial, apa yang kita sebut 6 T yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi,” ujar Agus.

Selanjutnya, dengan kerja sama ini kata Agus, nantinya semua program – progran bantuan sosial di kementerian sosial bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama serta tepat sasaran.

Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung setelah ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan pihak – pihak terkait. (SES/SET/RN)

Komentar