oleh

Penggiat Anti Korupsi di Rote Ndao, Kembali Ditahan.

RADARNTT, Ba’a – Ketua Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara (ANTRA RI) Yunus Panie cs ditahan pihak Kejaksaan Negeri Rote Ndao setelah dilakukan pemeriksaan kurang lebih empat jam oleh pihak Kejari (Senin, 28/01/2019).

Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Edi Hartoyo kepada wartawan mengatakan, “Proses penahanan Yunus Panie dan kawan-kawan berjumlah empat orang setelah pihaknya menerima pelimpahan tahap dua dari Polres Rote Ndao dengan alasan pertimbangan bahwa baik syarat obyektif dan subyektif telah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan, dengan mengeluarkan surat perintah penahanan hingga 20 hari kedepan dengan alasan dari keempat orang yang diduga tersangka salah satunya pernah tersangkut perkara hukum dalam arti residivis .

Selanjutnya dikatakan Edi Hartoyo, “Memang ada surat permohonan dari saudara Adrianus Pandie dan Paulus Henuk yang intinya meminta kepada pihak kejaksaan agar tidak dilakukan penahanan terhadap para tersangka, dengan alasan siap untuk mematuhi dan siap untuk mengikuti proses hukum dengan sebaik baiknya dan serta bersedia kapan saja.

Namun terhadap surat permohonan tersebut dipertimbangkan bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 31 KUHAP dan belum meyakinkan penuntut umum bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

“Jadi itulah alasan-alasan kami baik alasan yuridis maupun alasan yang disampaikan atau permohonan oleh saudara paulus henuk dan adrianus pandie,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut bidang Advokasi Hukum Antra RI Paulus Henuk SH kepada wartawan mengatakan, “Pihaknya belum mengajukan surat penangguhan penahanan karena memang sejak pagi belum ada surat perintah penahanan, sehingga dari pihak keluarga dan pengacara akan mengajukan penangguhan penahanan yang seyogianya itu tidak perlu dilakukan oleh kejaksaan apabila pihak kejari sendiri tidak melakukan penahanan dan kasus ini terjadi ketika aktivis bersama masyarakat menyampaikan pendapat dimuka umum dan diatur dalam undang-undang.

“Jangan korbankan aktivis demi kepentingan tertentu apalagi ini aktivis anti korupsi dan bukan saja itu, kami akan melaporkan terkait kinerja kejaksaan oleh karena itu setelah ini kami akan mengambil langkah selanjutnya yaitu kami akan melakukan aksi di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung,” ungkap putra kelahiran Rote Ndao tersebut.

“Satu lagi saya ingin tanyakan kepada Kejari Ba’a siapa residivis yang dimaksud, sebut namanya jangan melempar bola panas baru, jangan coba-coba mengeneralisir semuanya dan saya anggap Kejari Ba’a sangat keliru sebab surat kami itu adalah surat pemberitahuan bukan surat penangguhan penahanan, seharusnya mampu membedakan, tegas Paulus Henuk.

Ia menambahkan, “Pengrusakan didepan umum silahkan saja diterapkan tapi teman-teman media dan masyarakat Rote Ndao semua paham bahwa akibat dari dorongan pintu yang roboh itu tidak menimbukan kerugian yang besar, kerugiannya sangat kecil.”

“Saya tidak mempermasalahkan pasalnya, tapi saya melihat potensi kerugian itu sangat kecil dan kerugiannya tidak mencapai dua juta limaratus ribu rupiah lalu dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung yaitu minimal tipiring itu dua juta limaratus ke bawah atau kasus-kasus yang seharusnya dianggap tindak pidana yang berat atau sedang itu dua juta limaratus ke atas maka seyogianya kasus ini dianggap kasus kecil dari sisi akibat kerugiannya, terang Paulus Henuk. (Tony Adang/SET/RN).

Komentar