oleh

Peradi dan Hukum Undana Buka Pendidikan Khusus Profesi Advokat

RADARNTT, Kupang – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bekerja sama membuka kelas Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Kupang Provinsi NTT.

Kerja sama program PKPA tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama DPN Peradi dan Fakultas Hukum Undana tertanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH, Thomas E. Tampubolon, SH, MH masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN Peradi dan Yorhan Y. Nome, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Shalih Mangara Sitompul, SH, MH selaku Ketua Bidang PKPA dan Sertifikasi Advokat DPN Peradi.

Ketua Panitia Pelaksana PKPA Husni Kusuma Dinata, SH, MH menjelaskan kerja sama DPN Peradi dan Fakultas Hukum Undana dalam upaya mendidik para calon advokat menjadi advokat handal masa depan. “Kita akan berikan materi selain materi umum dan wajib, juga diberikan materi khusus sesuai karakteristik lokal di daerah”, kata Husni, via seluler, Kamis (29/8/2019).

Husni menjelaskan bahwa tenaga pengajar adalah para pendidik dari kalangan akademisi berpengalaman dan memiliki jam terbang memadai, para praktisi hukum berpengalaman, juga Ketua-Ketua Pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung.

“Kita berusaha agar para lulusan PKPA rata-rata menjadi lulusan terbaik, yang akan mengemban profesi advokat secara full profesional”, tegas Husni. Karena seiring perkembangan dan perubahan yang terjadi, para lawyer harus menyiapkan diri secara baik dan profesional sejak dini.

Ke depan bukan saja menghadapi kasus-kasus yang sifatnya konvensional tapi banyak kasus yang secara karakteristik memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Sehingga seorang lawyer, kata Husni, bukan hanya cerdas di bidang hukum, tapi memerlukan amunisi tambahan berupa keterampilan-keterampilan khusus selain taktik dan strategi dalam menghadapi setiap kasus atau perkara.

“Ini yang akan dibimbing dalam pembelajaran PKPA kerja sama DPN Peradi dan Fakultas Hukum Undana”, tandas Husni.

PKPA ini adalah pembelajaran khusus atau pendidikan khusus dengan muatan materi lebih banyak praktik (60%), dikombinasikan 40% teori, azas, doktrin hukum yang akan diberikan oleh para guru besar hukum Undana dan para doktor hukum terbaik yang dimiliki Undana saat ini.

“Kita berupaya memberikan yang terbaik buat peserta PKPA kali ini. DPN Peradi memiliki kewenangan melakukan PKPA, Fakultas Hukum Undana memiliki ijin pendidikan, dan LKBH Fakultas Hukum dipercayakan sebagai pelaksana PKPA kali ini”, terang Husni.

Husni selaku Ketua LKBH Fakultas Hukum Undana menjelaskan peserta PKPA dibatasi, memprioritaskan peserta yang mendaftar lebih dulu atau lebih awal. “Jika peserta melebihi kuota, nanti berdampak pada daya serap peserta tidak maksimal, karena hal itu mempengaruhi mutu output”, pungkasnya. (Yo/RN)

 

Ket. Foto: Ketua Panitia PKPA

Komentar