oleh

Pergeseran Anggaran Tidak Langgar Hukum

-Daerah, News-318 views

RADARNTT, Kupang – Pergeseran anggaran pada rincian DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan ruas jalan Nggongi-Wahang-Malahar di Kabupaten Sumba Timur, dari semula sebesar Rp. 74.536.000.000,- menjadi Rp. 54.038.600.000,- ke ruas jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang, yang semula Rp. 149.072.000.000,- menjadi Rp. 175.552.779.000,- sudah sesuai regulasi.

Menurut penjelasan Pemerintah, dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ben Polo Maing, selaku Ketua TAPD, pergeseran tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan terjadi pergeseran volume ruas jalan, secara teknis lebar jalan yang semula 4,5 meter dinilai kurang memadai sehingga perlu ditingkatkan menjadi 5,5 meter, sepanjang 40 kilo meter agar berfungsi optimal.

“Pergeseran ini juga melihat pertimbangan, untuk meningkatkan akses ke perbatasan negara serta peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat dan antar negara, serta pembangunan fasilitas observatorium nasional dan taman nasional langit gelap oleh LAPAN di Timau Kabupaten Kupang”, kata Polo Maing, dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD NTT, Rabu, (3/7/2019).

Merespons pertanyaan dan tanggapan sejumlah Anggota DPRD NTT,  Polo Maing menjelaskan dasar hukum melakukan pergeseran anggaran adalah Pasal 160 ayat (3), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang “membolehkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Dan Pasal 160 ayat (4), memandu pergeseran anggaran yang “dibolehkan” dan menjadi kewenangan oleh PPKD dan Sekretaris Daerah.

Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take Ofong menegaskan, penjelasan Pemerintah sudah jelas dan terang benderang bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan tidak melanggar hukum, karena punya dasar argumentasi regulasinya.

“Dari penjelasan Pemerintah melalui Sekda, dalam Rapat Gabungan Komisi tadi, jelas tergambar itu, bahwa pergeseran tidak melawan hukum, karena punya dasar regulasinya”, katanya, usai memimpin rapat itu.

Menurut Alex Ofong, perbedaan antara Pemerintah dengan DPRD hanya pada soal urgensitas. Di satu sisi, kata dia, Pemeritah memandangnya sebagai urgen, sementra di sisi lain sebagian anggota DPRD memandang tidak urgen. Namun, lanjutnya, pandangan DPRD ini diterima sebagai masukan untuk pertimbangan ke depannya.

Alex Ofong menjelaskan, dalam rapat itu DPRD juga meminta komitem bersama Pemeritah dan DPRD untuk mengalokasikan kembali Anggaran untuk ruas jalan di Kabupaten Sumba Timur pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dan APBD tahun anggaran 2020, sebesar nilai yang telah digeser itu.

Komunikasi dengan DPRD diperlukan hanya menjaga kemitraan, kata dia, karena rincian objek yang digeser-pengurangan anggaran ruas Kabupaten Sumba Timur dan penambahan anggaran pada ruas Kabupaten Kupang merupakan ranah Pemerintah, tetapi punya dampak politis.

“Hanya untuk menjaga kemitraan, sekaligus menjamin relasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi”, tandasnya.

Alex Ofong juga meminta Pemerintah Provinsi untuk segera menyiapkan ‘roadmap’ percepatan pembanguan jalan provinsi, selama tiga tahun sesuai visi Gubernur disertai skema pembiayaan. Hal ini penting menurutnya, agar menjadi dasar dan pegangan bersama baik Pemerintah maupun DPRD. (Tim/RN)

Komentar