oleh

Pernyataan Sikap PMII Kupang Terhadap Kasus NTT Fair dan Monumen Pancasila

Foto: Hasnu Ibrahim Ketua PMII Kupang (Tengah) 

RADARNTT, Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT sebagai representasi suara rakyat, penyambung lidah rakyat dan sebagai alat kontrol yang dipercayakan masyarakat dinilai tidak mempunyai komitmen untuk perang melawan korupsi padahal publik sudah ‘berteriak-riak’ membicarakan upaya untuk membongkar persoalan skandal NTT Fair dan monumen pancasila. Hal ini diungkapkan Hasnu Ibrahim, Ketua Umum PMII Kupang, pada saat menggelar jumpa pers di sekretariat PMII, Jl. Ade Irma Kompleks Tamnos (Kamis, 13/06/2019).

PMII Kupang bukan hanya merasa kecewa terhadap Komisi I DPRD Provinsi NTT dalam menjalankan fungsi kontrol tetapi juga tidak bersuara mengawal persoalan hukum pemerintahan atau bahkan merespon permintaan audiensi yang dilayangkan PMII Kupang.

PMII secara kelembagaan telah melayangkan surat permohonan audiensi ke DPRD Provinsi NTT dari hasil konfirmasi yang diperoleh PMII pada Kamis 13 Juni 2019 akan melakukan audiensi, namun PMII tidak dikonfirmasi lanjut oleh Komisi 1 DPRD NTT sehingga dalam pandangan PMII Kupang bukan saja pihak Kejaksaan Tinggi yang dinilai lamban dalam penetapan kasus namun Komisi I DPRD Provinsi NTT juga ikut bermain dalam kasus ini.

Bagi Hasnu reaksi yang ditunjukan oleh Komisi I DPRD Provinsi NTT bukan hanya menghinanya tetapi juga lembaga (PMII) maupun harga dirinya. Oleh sebab itu, dalam press rilisnya PMII Kupang memberikan 4 poin pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Komisi 1 Provinsi NTT untuk memanggil Kejati NTT dalam rangka menjelaskan perkembangan penyelesaian pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair dalam hal penetapan tersangka. (Poinnya sudah tercapai karena sudah ditetapkan tersangka).

2. PMII Kupang menilai Komisi I DPRD Provinsi NTT dalam menjalankan Tupoksinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat NTT dianggap tidak mampu dan sangat lalai; terbukti sangat tidak maksimal dalam menjalankan tugas kontrol dan pengawasan atas kasus pekerjaan pekerjaan pembangunan monumen pancasila dan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair.

3. Apabila selama 1 × 24 jam Komisi I DPRD NTT tidak berani dalam mengambil sikap agar memanggil Kejati NTT dalam hal klarifikasi atas tersangka dalam pekerjaan pembangunan monumen pancasila dan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair maka patut diduga DPRD NTT ikut bermain dalam lingkaran kasus terkait.

4. PMII Kupang menyampaikan mosi tidak ketidakpercayaan dan watak busuk terhadap Komisi I DPRD Provinsi NTT atas ketidaksopanan dalam melaksanakan audiensi bersama PMII Kupang yang telah dijadwalkan.

Lebih lanjut dikatakan Hasnu, kami sudah jadwalkan Hari Senin atau Selasa kami akan menggelar demo di Kejati untuk bagaimana mendorong atau melakukan penyelidikan lebih jauh bukan mereka-mereka ini tetapi ada kekuasaan yang ‘maha lebih besar’ karena korupsi merupakan satu kesatuan; masa hukum lebih memilih menjerat mereka yang tidak berdaya ini. Sebenarnya ada ‘arus yang lebih besar’ didalamnya yang harus kejati lakukan tetapi kejati tidak berani sehingga ada tebang pilih dan tebang kasih. (VH/SET/R-N)

Komentar