oleh

Pimpinan OPD Penyebab Rendahnya Serapan Anggaran

RADARNTT, Kupang – Progres penyerapan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) NTT sampai pertengahan bulan Juli 2019 rata-rata masih di bawah 50 persen. Dan saat ini sedang membahas KUA-PPAS Perubahan tahun 2019 dan Rancangan KUA-PPAS tahun 2020.

Kondisi rendahnya serapan anggaran, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, John Elpi Parera, bisa disebabkan oleh kekosongan jabatan eselon, pengisian jabatan level kepala di beberapa OPD lingkup Pemprov NTT yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (SKBKN 26/2016), Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran

“Pejabat definitif dan Plt beda kewenangan. Hal prinsip di unit kerjanya tidak bisa dilakukan segera, dia harus konsultasi kepada pejabat yang berwewenang diatasnya. Secara administrasi perlu penyesuaian masalah teknis anggaran. Penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan bisa mengalami hambatan, dampaknya pada penyerapan anggaran”, ungkap Parera kepada radarntt.co, Senin, (22/7/2019) di Kupang.

Menurut dia, sesuai ketentuan, Plt hanya bisa menjalankan tugas rutin, tidak berwenang mengeksekusi keputusan strategis termasuk program kegiatan dan anggaran yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga.

Oleh karena itu, kata Parera, pemerintah segera menetapkan pejabat definitif untuk mengisi kekosongan di beberapa OPD terutama urusan wajib dan strategis, seperti PUPR yang mengeksekusi banyak kegiatan fisik infrastruktur. Agar bisa melaksanakan tugas dengan optimal.

Menurut mantan Asisten I Setda Kabupaten Ngada, pemerintah tidak boleh memarkirkan anggaran, apalagi anggaran terkait belanja langsung kepada rakyat, harus segera dieksekusi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah sudah buat program kegiatan dan pemerintah pusat kasih anggaran, tapi kita tidak bisa gunakan anggaran sesuai peruntukannya dengan tepat waktu”, tandas Parera.

Dia menyarankan pemerintah agar segera menggenjot realisasi belanja, terutama belanja langsung untuk kebutuhan masyarakat. Dengan menaikan belanja langsung akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (TIM/RN)

Komentar