oleh

Pinjaman Daerah Penuhi Syarat Bank

RADARNTT, Kupang – Pinjaman daerah pola standby loan ke Bank NTT oleh Pemerintah Provinsi NTT sangat dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat dan prosedur pinjaman bank. Mempunyai asas manfaat tinggi bagi kepentingan rakyat.

Ekonom Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Else Perseferanda kembali menegaskan sebagaimana diketahui pinjaman standby loan merupakan komitmen pinjaman dengan mekanisme tersendiri di mana pemberi pinjaman menyertakan komitmen tertulis terhadap pinjaman dana pada suatu kondisi di masa depan.

“Saat proses pinjaman terjadi, ada kesepakatan di mana dana pinjaman tidak bisa digunakan kecuali suatu kondisi yang tertulis dalam persyaratan terjadi,” kata Else, via seluler, Jumat (22/11/2019). Manfaatnya menurut dia adalah sebagai cadangan dana sewaktu-waktu jika hal yang tidak diinginkan terjadi, selain itu dana dipakai sesuai kebutuhan tanpa harus membayar bunga penuh.

“Jika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana meminjam sebesar Rp 900 Miliar dengan pola standby loan tentunya didasari dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang,” tegas Else menambahkan.

Menurutnya penggunaan harus sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, perlu dicermati tujuan dari pinjaman tersebut untuk apa atau outcome yang diperoleh dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut, àpakah untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, kata Else, memperhitungkan kemampuan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, sumbernya dari mana. Jangan sampai hal mendasar yang menjadi pertimbangan dàlam melakulan pinjaman dilewatkan. “Pemerintah boleh meminjam, yang terpenting pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.

Menurut praktisi bisnis sekaligus ahli manajemen strategik, Vincent Gaspersz, bahwa hal seperti pinjaman uang dari Bank NTT sepanjang tidak menyalahi undang-undang atau peraturan, maka bisa dibenarkan. Hanya saja dalam praktek manajemen profesional penggunaan uang harus ada analisis manfaat dan biaya agar bisa dihitung efektivitas penggunaan dana pinjaman itu.

“Seperti saya katakan berulang-ulang, tanpa performance-based budgeting akan sulit mengukur efektivitas penggunaan anggaran, karena serapan anggaran harus dibandingkan terhadap performance target yang dicapai,” tegas Vincent Gaspersz.

Sebagaimna diketahui Pemerintah Provinsi NTT sedang meminta persetujuan DPRD untuk mengajukan pinjaman daerah ke Bank NTT untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi pada tahun 2020 dan 2021 senilai Rp 900 Miliar melalui skema pinjaman standby loan.

Agenda ini sedang bergelinding di dalam mekanisme DPRD NTT yang sudah memasuki tahapan pembahasan Badan Anggaran yang sedang membahas RAPBD tahun anggaran 2020. Dan hal pinjaman daerah akan menjadi bagian dalam item pembiayaan di APBD tahun anggaran 2020. (TIM/RN)

Komentar