oleh

PMII Kupang: Nakertrans Provinsi NTT Bekerja Dibawah Kendali dan Perintah PT. IMB Kupang

Foto: PMII Perjuangkan Korban PHK Sepihak PT. IMB Kupang Dengan Menggelar Demonstrasi Di Kantor Nakertrans Provinsi NTT

RADARNTT, Kupang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Kupang) menggelar aksi demonstrasi seruan aksi, rakyat menuntut keadilan dengan tema ‘Kembalikan Hak Korban PHK Sepihak PT. Ice Maju Bersama Kupang’ di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT (Rabu, 26/06/2019).

“Ada sesuatu yang tidak beres di bangsa ini, kepada Kadis Nakertrans Ibu Sisilia Sona perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini staf-staf Nakertrans Provinsi NTT itu bukan lagi dibawah kendali perintah UU No.13 Tahun 2003 akan tetapi antek-antek Nakertrans bekerja dibawah perintah dan kendali PT. Ice Maju Bersama,” ucap Hasnu Ibrahim, Ketua Umum PMII Kupang saat menyampaikan orasinya.

Foto: PMII Lakukan Dialog Terbuka Dengan Pihak Nakertrans Provinsi NTT

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa PMII Kupang sontak menarik perhatian beberapa warga maupun para pegawai yang berada di seputaran kompleks kantor tersebut.

Setelah hampir setengah jam massa aksi menyampaikan orasi, kemudian perwakilan PMII diterima Wayan Subrata salah seorang Kabid Nakertrans Provinsi NTT, Viktor Adoe Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Cherly Basuki, mediator Perselisihan Hubungan Industrial, Ela, Kepala Seksi Hubungan Industrial, Silpa Tallo dan Hence Lay keduanya selaku  Mediator Ketenagakerjaan untuk melakukan dialog konstruktif di ruang rapat Nakertrans.

Berdasarkan laporan yang disampaikan pihak korban di sekretariat PMII Kupang, Jalan Nusa Bunga pada Hari Kamis dan selama 1 minggu, PMII Kupang melakukan kajian dalam upaya menemukan substansi persoalan untuk membangun dialog konstruktif yang didasarkan pada langkah-langkah hukum, kajian empiris dan dengan mencocokan berkas laporan korban maka ditemukan:

Foto: Ketua PMII Kupang  Hasnu Ibrahim Getol Suarakan Korban PHK Sepihak Dalam Demontrasi Kemarin

Kasus Pertama, Jam lembur tidak dibayarkan kepada ‘YO’ dan 10 orang karyawan pemecatan sepihak dari PT. Ice Maju Bersama Kupang ; ‘ YO’ yang berkerja sebagai driver dan persoalan ini sudah dilaporkan kepada Nakertrans Provinsi NTT; sudah dilakukan langkah mediasi sebanyak 4 kali. YO yang sudah ditetapkan sebagai karyawan tetap tanpa adanya kesepakatan pemberhentian kerja bersama Perusahaan (PT. IMB Kupang) lalu kemudian menurut UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi ketentuan kerja wajib membayar upah kerja lembur.

Hari pertama laporan korban, Pihak Nakertrans mengatakan lembur tidak dibayar dan dihitung cuma hari Minggu padahal UU No.13 Tahun 2013 pasal 77 ayat 3 dan pasal 78 ayat 2 ‘pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur.’

Berdasarkan kajian PMII Kupang, PT. Ice Maju Bersama Kupang telah melanggar hak karyawan menurut UU Ketenagakerjaan RI dengan dasar-dasarnya sebagai berikut :

Pertama, PT. IMB Kupang telah melanggar hak karyawan menjadi anggota Serikat Tenaga Kerja sebab berdasarkan laporan korban (YO) keselamatan bukan hasil tanggung jawab pihak perusahaan, Selanjutnya PT. IMB telah melanggar jaminan sosial karena jaminan sosial dibawa tidak ada, keselamatan, kesehatan itu urusan sendiri buktinya hasil laporan korban tidak direspon pihak Nakertrans itu sendiri.

Kedua, PT. IMB telah melanggar hak karyawan untuk menerima upah yang layak.

Ketiga, PT. IMB Kupang telah melanggar hak karyawan atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan lembur.

Keempat, PT. IMB Kupang telah melanggar hak karyawan atas membuat perjanjian kerja.

Kasus Kedua, PT. IMB Kupang telah melanggar hak karyawan atas perlindungan keputusan PHK yang tidak adil padahal amanat UU sudah sangat jelas. Jadi berdasarkan persoalan di atas PMII Kupang berpandangan serta menilai Nakertrans Provinsi NTT :
1. Nakertrans Provinsi NTT bekerja dibawah kendali dan perintah PT.IMB dan bukan bekerja dibawah kendali dan perintah UU Ketenagakerjaan RI; Jika tidak menerima pandangan kami (PMII Kupang) pertanggungjawabkan mediasi 1- 4.
2. Pihak Nakertrans Provinsi NTT dianggap gagal total dalam menjalankan amanat UU tenaga kerja atas hak dan kewajiban karyawan di Provinsi NTT.
3. Kami (PMII Kupang) menduga sangat kuat selama tahap mediasi 1,2,3 4 Nakertrans Provinsi NTT telah menerima suap; itu sifatnya praduga tak bersalah, hukum membenarkan, nanti tinggal klarifikasi.
4. Jika pandangan PMII Kupang dinilai lemah dan salah atas kepatuhan hukum maka PMII Kupang, korban PHK dan Dinas Nakertrans Provinsi NTT berkomitmen secara bersama guna memanggil PT.IMB Kupang demi kepastian hukum dan membayar hak korban.

Oleh sebab itu dalam poin tuntutan: 1. PMII Kupang mendesak Nakertrans Provinsi NTT guna memanggil PT. IMB Kupang agar mengembalikan hak korban PHK sepihak sebesar Rp.75.000.000.- dan bukan pesangon yang hanya Rp.1.000.000.-
2. Nakertrans Provinsi NTT dianggap gagal dalam menjalankan amanat UU Ketenagakerjaan RI No.23 Tahun 2003 sehingga perlu melakukan evaluasi terhadap kesatuan tugas dibawahnya.
3. Mendesak Nakertrans Provinsi NTT memanggil pihak PT. IMB Kupang guna memberikan surat teguran keras karena melakukan upaya diskriminatif terhadap karyawan.
4. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan selama 3×24 jam (dari hari Senin sampai Rabu) maka kami akan melakukan konsolidasi lebih banyak lagi sebagai solusi terakhir apabila kita tidak membuat kesepakatan secara bersama.

Sementara itu Wayan Subrata Kabid Nakertrans dalam menanggapi pernyataan dari PMII Kupang mengatakan, “Memang menyangkut upah dan Jamsostek di Dinas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan segala macam sementara kami sedang lihat-lihat. Sementara itu, secara teknik PT. IMB sudah ada yang masuk terkait PHK sementara ini ditanggani oleh pak Viktor Adoe dan ibu Cherly Basuki untuk lebih jelasnya ini pak kapolsek saya sampaikan memang kita memediasi mereka kita mau cari jalan keluar tetapi kita berupaya yang terbaik untuk perusahaan begitupula untuk tenaga kerja.”

Selain itu Cherly Basuki dalam klarifikasinya menanggapi pernyataan PMII Kupang menjelaskan, “Menyangkut yang YO tadi itu pak Yafred Odja; memang ada pengaduan yang masuk ke kami, pak Yafred Odja dan kami (Nakertrans) sudah sampai ditahap mediasi yang terakhir. Yang pertama itu kenapa sampai 4 kali? Ketika surat masuk ke kami, kami pelajari belum ada yang namanya bipartit. Kami panggil klarifikasi dikedua belah pihak untuk bipartit dulu, dasar bipartitnya memang sesuai dengan UU 30 hari untuk bipartit.

Ketika dalam proses bipartit ini tidak terjadi kesepakatan atau terjadi kesepakatan disampaikan kepada kami; kalau terjadi kesepakatan disitu kami akan membuat sesuatu kesepakatan bersama untuk ditandatangani kedua belah pihak tetapi adalah tidak ada kesepakatan bersama maka kami akan memanggil untuk mediasi baru mediator bisa bekerja yang awal itu kami belum bisa. Mediator bisa bekerja kalau memanggil untuk mediasi, ujarnya.

Cherly menambahkan, “Dalam mediasi itu tetap kami pakai unsur kekeluargaan, kita akan cari 1 solusi untuk dapat kesepakatan bersama. Dalam tahap pertama itu gagal mediasi 1, kami panggil lagi yang kedua; yang kedua itu mediasi gagal. Yang ketiga kami panggil mediasi lagi, kebetulan pak Yafred Odja di luar daerah kami minta waktu pak Yafred kapan kita bisa, hari Senin ya ; kami tidak usah panggil pakai surat lagi.

Memang dalam tuntutan itu ada PHK sepihak kemudian ada normatifnya yaitu lembur segala macam makanya kami gandeng. Kalau kami mediator hanya mengenai hubungan industrial terjadi ketika terjadi PHK ada hak-hak apa didalamnya, kewajiban antara pengusaha dan pekerja itu seperti apa, itu yang kami tangani.
Kemudian dari pihak pengawas dia (pegawai pengawas Ketenagakerjaan) melihat kalau memang ada normatif sesuai dengan berkas-berkas yang ada bukan hanya tatap muka, ambil keterangan tetapi harus ada bukti-bukti, ucapnya.

Cherly menegaskan, “Setelah kami panggil terakhir itu tanggal 17 Juni pak Yafred tetap tidak ada kesepakatan. Nah tugas dari kami mediator ketika tidak ada kesepakatan maka kami akan mengeluarkan surat anjuran. Kami tidak bisa mediator oh ini yang salah, ini yang bersalah; kami hanya mengeluarkan anjuran sesuai dengan aturan yang ada.”

Ia menyambung, “Nah ketika kami mengeluarkan anjuran itu, kami akan memberikan anjuran kepada keduabelah pihak; mana yang setuju masih ada jenjang yang lebih tinggi yaitu pengadilan hubungan industrial. Nah silahkan berproses disana ada hakimnya, dia (hakim) akan memutuskan ini yang bersalah, dia harus diberi ini dan sebagainya.” (VH/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan