oleh

PMII Kupang: Seharusnya BPK NTT Berterimakasih, Kami Tidak Digaji Negara Tetapi Peka dan Peduli

Foto: Aksi PMII Kupang Di Depan Kantor BPK Perwakilan RI

RADARNTT, Kupang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang menggelar demonstrasi ‘Aksi Darurat BPK dan Kejati Harus Bertindak Tegas’ periksa koruptor gelanggang pacuan kuda dan menangkap koruptor Monumen Pancasila di depan kantor BPK RI perwakilan NTT, Jl. W.J Lalamentik, No 91, Oebobo, Kupang (Rabu, 03/07/2019).

Aksi demonstrasi yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang merupakan bentuk kepedulian, kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di Gelanggang Pacuan Kuda, Kelurahan Babau.

Situasi sempat memanas lantaran terjadi miskomunikasi antara massa PMII Kupang berusaha merengsek masuk ke dalam Kantor BPK RI perwakilan NTT.

Suasana akhirnya dapat diredam dan kembali kondusif setelah pihak BPK Perwakilan NTT dan PMII Kupang bersepakat untuk melakukan dialog.

“Kehadiran PMII di sini bukan musuh melainkan mitra, BPK NTT seharusnya berterimakasih kepada kami; kami tidak digaji oleh negara tetapi memiliki kepedulian, kepekaan terhadap fenomena yang berkembang disekeliling kami.

“BPK NTT perlu melakukan pembinaan terhadap para pegawai BPK yang tidak simpatik terhadap gagasan ade-ade saya, hal ini menunjukan BPK tidak menerima adanya demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, ide, gagasan lisan maupun secara tertulis dihadapan publik sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia,” ucap Hasnu Ibrahim, Ketua PMII Kupang kepada sekretariat BPK RI perwakilan NTT saat melakukan dialog.

Ia menyambung, “Kajian hukum PMII Kupang terkait Pokja konstruksi yang kedua pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2017 Jalan Timoraya KM 36, Oelamasi pada lahan seluas 25 ha di Lokasi pacuan kuda, kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berdasarkan hasil advokasi pada tanggal 23 Juni 2019 terdapat 3 item data tambahan gelanggang pacuan kuda.”

Pertama, pembangunan tribun penonton Pembangunan tribun pacuan kuda menyedot APBN/APBD sebesar Rp. 650.000.000.- pada tahun 2015. Namun, pada tanggal 23 Juni 2019 kondisi fisiknya sudah retak retak dan hancur.

Kedua, pengadaan papan lintas dan fasilitas pendukung lainnya sebesar Rp. 900.000.000.- papan-papan disana sudah rusak, silahkan turun di sana, periksa hasil daerah kabupaten Kupang, periksa Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang dan kontraktor-kontraktor yang bertanggung jawab.

Ketiga, pembangunan pagar keliling yang menyedot APBN/APBD sebesar Rp. 2,5 Milyar. Kehadiran PMII Kupang seharusnya diapresiasi karena BPK sendiri, belum tentu sudah melakukan pemeriksaan ataupun audit, tegas Hasnu. Lebih lanjut dikatakan, “Dari ketiga substansi persoalan yang disampaikan, kalau memang sudah diperiksa seperti apa auditnya kami minta audiensinya agar kami sampaikan ke Kejaksaan Tinggi atau POLDA NTT supaya seret oknum-oknum yang amoral.”

Kemudian Ketua PMII Kupang menjabarkan Dasar hukum yang menjadi rujukan yakni UU No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 15 [Kerugian Negara dan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang-barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik segaja maupun lalai] serta Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 [tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen yang menilai, menetapkan ada tidaknya kerugiaan keuangan Negara adalah BPK dan BPKP] jadi status pembangunan gelanggang pacuan kuda, dengan tiga item yakni pembangunan tribun, pagar keliling, pengadaan papan dan kawasan lintasan dalam amanat UU terdapat indikasi kerugian Negara /daerah maka BPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan.

Oleh sebab itu, PMII Kupang menegaskan beberapa tuntutan aksi diantaranya :

1. Mendesak BPK NTT agar segera melakukan penyelidikan atas kerugian uang Negara pada pembangunan gelanggang pacuan kuda.
2. PMII Kupang berpandangan BPK RI Perwakilan NTT perlu melakukan upaya tegas atas setiap indikasi kasus dugaan korupsi di NTT; terbukti gelanggang pacuan kuda belum dilakukan pemeriksaan dan audit.
3. PMII Kupang mengecam dan mengutuk setiap oknum BPK RI Perwakilan NTT yang ikut terlibat dalam setiap kasus di Provinsi NTT.
4. PMII Kupang mendukung sepenuhnya atas keseriusan, kesesungguhan dan pengabdian BPK RI perwakilan NTT pada setiap langkah dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di NTT.

Berdasarkan persoalan yang terjadi di atas PMII Kupang dalam beberapa rekomendasinya menyampaikan:

Pertama, Dasar kajian PMII Kupang merujuk pada amanat UU dan tuntutan aksi sepenuhnya adalah aspirasi masyarakat NTT yang memiliki kepekaan dan kepedulian atas kasus korupsi yang terjadi di NTT.

Kedua, PMII Kupang sebagai kontrol sosial (social control) dan kontrol kebijakan perlu menyampaikan dukungan penuh terhadap BPK NTT dalam upaya pemeriksaan atas setiap keuangan di Provinsi NTT demi menciptakan prinsip bebas KKN maka dipandang perlu menyampaikan aspirasi demi mengingatkan setiap elemen pejabat publik di NTT agar maksimal bekerja dan mengabdi demi kepentingan Nusa dan bangsa.

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan NTT melalui Swandi Sitanggang, Sekretaris BPK menanggapi pernyataan yang disampaikan PMII Kupang,

“Apabila ada benturan fisik dan dinamika yang terjadi di lapangan yang seringkali kita sebagai manusia agak terpancing, mungkin karena cuaca panas; mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin tidak berkenan bagi teman-teman sekalian, kami terus terang jarang sekali menghadapi masalah seperti itu apalagi kami merasa pengelolaan keuangan Negara di lingkungan BPK itu biasanya aman-aman, artinya lingkungan kami mungkin akan nrimo kalau memang sesuatu yang disampaikan itu berkaitan dengan pekerjaan kami. Sementara ini kan masalah identitas, sebab ada persepsi yang menganggap pengelolaan kami cukup bagus; kok ada orasi di depan, mudah-mudahan kedepan tidak terjadi lagi.

Teman-teman mahasiswa yang mempunyai dinamika dan aspirasi sedangkan kami lembaga institusi pemerintah untuk mengawal keuangan negara, kita bersama-sama punya kepentingan yang sama dengan harapan ke depan komunikasi, penyampaian dan dukungan yang lebih harmonis untuk kepentingan bersama agar bisa terkombinasi menjadi satu sehingga tujuan kita bisa tercapai.

Terkait keberadaan BPK untuk menilai apa yang dilakukan para eksekutif, di lain pihak ada yang namanya yudikatif secara kelembagaan aparat penegak hukum akan melakukan tindakan dan penilaian, apabila hasil penilaian dari BPK yang perlu ditindaklanjuti. Itu berarti, BPK secara umum adalah potret apa yang telah dilaksanakan dituangkan dalam laporan. Secara garis besar itu yang perlu dipahami bagaimana komponen-komponen institusi pemerintahan mempunyai porsinya masing-masing sehingga kami akan berusaha bertanggung jawab semaksinal mungkin sesuai kewenangan kami dalam hal ini memotret.

Semua pelaksanaan yang dilakukan eksekutif dengan segala (resource) sumber daya baik itu manusia, keuangan tidak bisa dipotret semuanya karena banyak eksekutif dari pemerintah pusat, kementerian A sampai B, komisi di level pemerintahan daerah; ada yang di provinsi, kabupaten, kota itu pun terbentuk menjadi beberapa SKPD jadi ada constraint (batasan) sehingga tidak bisa memotret semua.

Untuk menyiasati itu kami melakukan pemetaan prioritas-prioritas mana yang resikonya lebih tinggi kita arahkan; disamping pemeriksaan keuangan yang harus dilakukan secara rutin. Yang dilakukan secara formulasi semua pemerintah daerah di NTT adalah laporan pemeriksaan melakukan keuangan. BPK menilai kewajaraan laporan keuangan jadi tidak dirancang mengaudit penyimpangan laporan seperti korupsi, tetapi ketika kita mengaudit laporan keuangan dan menemukan ada indikasi maka hal itu bisa kita ungkap atau kalau nggak (tidak) cukup karena memakan waktu, tenaga karena harus fokus memberikan opini nanti disimpan dahulu nanti dipemeriksaan berikut baru kita lakukan, itulah constraint yang dihadapi BPK.

Berhubungan dengan constraint (batasan) maka ada mekanisme bagi publik untuk bisa menyampaikan sehingga kami dalam merancang pemeriksaan bisa menampung informasi. Itu sebagai bahan untuk kami bisa prioritaskan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan BPK disamping pemeriksaan laporan keuangan.

BPK menurut UU ada 3 jenis pemeriksaan : pertama, pemeriksaan keuangan. Kedua, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketiga, pemeriksaan kinerja. Jadi ingormasi yang disampaikan baik itu dari masyarakat, pribadi, institusi, LSM, maupun koran-koran cetak maupun media online itu bisa ditampung dan dikaji kelayakannya, kalau memang anggaran cukup dan diprioritaskan maka dicadangkan dalam pemeriksaan tujuan tertentu.

Terkait dengan gelanggang pacuan kuda di Babau, Kabupaten Kupang kita periksa setiap tahun tetapi bukan dalam konteks pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT) yang tiap tahun ada laporan keuangan. Jadi ada kemungkinan kasus ini tidak tertangkap pada saat pemeriksaan laporan keuangan itu untuk menge-chek; kita BPK belum melihat secara kebelakang. Apakah BPK sudah pernah mengungkap hal ini di pemeriksaan laporan keuangan sebelumnya atau tidak sebab jika dilihat terjadi pada tahun anggaran 2017 jadi mungkin kami akan melihat lagi dari pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Tentunya kalau teman-teman PMII berkepentingan untuk itu silahkan lakukan sesuai prosedur dan tentu akan dilakukan kajian karena bagaimana pun juga kami akan melakukan filtering (penyaringan) terhadap setiap permintaan sebab kalau setiap permintaan diminta terus dikabulkan hal ini bisa disalahgunakan.

Kalau memang demi kepentingan yang pas dan bukan untuk disalahgunakan kita akan kasih namun setelah kami lihat dan ternyata belum dicover , bahan ini tentunya akan kami kaji, muda-mudahan ada informasi kami temukan entah dari media massa, koran online untuk menambah bobot.

Apakah merupakan prioritas yang akan bisa kami angkat di pemeriksaan berikutnya karena jangan-jangan memang ini nilainya bagus ; tau-tau ada indikasi kasus di kabupaten lain yang nilainya lebih besar dan menyangkut hajat hidup orang kebih banyak lagi, kita kan punya opsi mau yang atau yang itu; karena kita memiliki constraint apalagi saat ini sangat ketat dalam penggunaan anggaran yang perlu teman-teman ketahui berdampak pada pemotongan anggaran pemeriksaan kami sehingga kita harus bisa memilih mana yang menjadi prioritas .

“Segala permintaan laporan pemeriksaan kalau memang menindaklanjuti ke kejaksaan atau pengadilan silahkan sampaikan, tentunya setelah kami melihat apakah ini tercover maka kami akan kasih, kalau belum ter-cover maka kami akan buat kajian lebih lanjut, dilengkapi informasi yang bisa menambah pertimbangan manajemen untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, “ucap Swandi Sitanggang. (VH/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan