oleh

PMII NTT Beraudiensi Di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah NTT

Foto: Para Aktivis PMII NTT Dikantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah NTT

RADARNTT, Kupang – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusra di Nusa Tenggara Timur lakukan audiensi bersama Komisi Yudisial (KY) Penghubung Wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa (30/07/2019) dimulai pukul 10.30 hingga 12.30 WITA .

Mandataris wilayah PMII NTT Hasnu Ibrahim menyampaikan bahwa kehadiran PMII di Kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah NTT merupakan wujud keresahan dari para aktivis PMII dalam melihat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan hakim berintegritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Suasana audiensi PMII NTT Bersama Komisi Yudisial di Ruang Meeting KY NTT Jalan Tamrin Kota Kupang

Hasnu mengungkapkan, pihaknya selama ini senantiasa komitmen dalam mengawal setiap indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di provinsi ini.

Ada beberapa kasus besar yang sedang dikawal oleh PMII NTT diantaranya :

Pembangunan Proyek NTT Fair di Lasiana, Monumen Pancasila di Jalur 40, Pembangunan Gelanggang Pacuan Kuda di Babau Kabupaten Kupang dan Dugaan Suap Pembangunan Bandara di Kabupaten Manggarai Timur.

PMII secara kelembagaan sangat menyayangkan tindakan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT yang terkesan lamban pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di NTT, khususnya pada upaya penyelesaian setiap kasus-kasus korupsi di provinsi ini.

Tak hanya itu ungkap Hasnu, pihaknya menduga kuat bahwa ada oknum Kejaksaan NTT ikut terlibat korupsi, fakta yang cukup kuat pada saat dirinya melakukan aksi demo di Kantor Kejati NTT guna meminta Surat Perintah Dimulai Penyelidikan (SPDB) untuk kasus NTT Fair, pihak Kejati NTT tidak memberikan hal tersebut terhadap PMII.

Dalam hal ini PMII akan mengambil langkah lain, dengan melaporkan setiap skandal besar di NTT terhadap Kejaksaan Agung RI.

PMII Bali-Nusra di NTT,  berkomitmen dan berupaya keras dalam mengawal setiap kasus korupsi di NTT.

Hadir pula pada kesempatan itu, Syarifuddin Amri Ketua Umum PMII Kupang.

Amri menegaskan, “PMII Kupang menduga kuat banyak pihak-pihak yang turut bermain dalam beberapa skandal besar di NTT.”

Ia mengecam keras, apabila pihak yang terlibat kuat dalam skandal itu adalah oknum kejaksaan.

Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pelatihan advokasi dan investigasi bersama pihak-pihak berkompeten sebagai upaya konkrit PMII dalam mengawal kasus korupsi di Bumi FLOBAMORATA, ujar Amri.

Audiensi yang dilakukan oleh PMII NTT diterima langsung oleh Plt. Koordinator Umum Komisi Yudisial (KY) RI Penghubung Wilayah NTT Hendrikus Ara, SH.,MH dan Marten Saluk, SH.,M.Hum Bidang Investigasi KY NTT.

Marthen Saluk mengungkapkan, “PMII harus senantiasa menjadi laboratorium anti Korupsi di NTT.”

Tentunya PMII harus pandai dalam mengatur strategi dalam membongkar Tindak Pidana Korupsi di NTT.

Marthen menegaskan, “Pihak Kejati NTT semestinya profesional dan transparan dalam mengawal kasus korupsi di NTT tanpa pandang bulu demi mewujudkan peradilan bersih di NTT, apabila Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT tidak profesional lagi dalam mengawal kasus Korupsi di NTT maka PMII harus melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Sementara itu Hendrikus Ara, SH.MH selaku Plt. Komisi Yudisial ( KY ) Penghubung Wilayah NTT menyampaikan terima kasih terhadap PMII NTT yang senantiasa mengawal korupsi dan berjuang keras demi mewujudkan peradilan bersih di provinsi ini.

Hendrikus menegaskan, “Kehadiran PMII di Kantor KY pada hari ini harus ada dampak dalam meminimalisir kasus korupsi di NTT.”

Dialog seperti ini kedepan harus terus kita galakkan secara bersama.

Terkait laporan PMII pada hari ini, sangat lucu apabila pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTT tidak transparan dalam memberikan Surat Perintah Dimulai Penyelidikan (SPDP) terhadap publik.

Menurutnya, amanat KUHP sangat jelas bahwa SPDP adalah hak. Bicara persoalan hak maka wajib transparan ke publik.

Terkait beberapa laporan PMII pada hari ini, pihaknya sebagai lembaga pemantau kode etik hakim, memonitoring setiap kasus atau persidangan di NTT. Berharap agar bermitra dengan pemuda mahasiswa terutama aktifis PMII NTT.

Pihaknya berhubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sehingga kedepannya PMII NTT harus mengumpulkan semua alat bukti dan petunjuk hukum lainnya agar skandal-skandal besar yang merugikan provinsi ini  agar segera diselesaikan.

Komisi Yudisial juga sangat kecewa dengan aparat penegak hukum yang inkonsisten dalam mengawal kasus korupsi di NTT, karena mereka digaji oleh negera maka harus bersungguh-sungguh dalam medan pengabdian dan pelayan.

Kedepannya kita harus bersinergi dalam mengawal kasus korupsi di NTT, dengan mengerahkan seluruh kekuatan, potensi dan networking kita masing-masing, ucap Hendrikus Ara. (Puskominfo PMII/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan