oleh

PMII NTT Desak Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi GOR Oepoi Kupang

Foto: Tampak Sebuah Ekskavator Membersihkan Tumpukan Material Disekitar GOR Oepoi Yang Mangkrak Bertahun Tahun

RADARNTT, Kupang – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra di Provinsi NTT melakukan advokasi terkait proyek Gedung Olahraga Remaja (GOR) di Jalan W.J Lalamentik Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mangkrak sejak Tahun 2012 (Rabu, 31/07/2019 ).

Hasnu Ibrahim selaku mandataris PKC PMII Bali Nusra di Provinsi NTT menegaskan, “Proyek Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Oepoi Kupang Nusa Tenggara Timur ini dibangun pada tahun 2012 . Tempat ini sangat central, publik NTT mempertanyakan kemandegan dalam pekerjaan ini.”

Para Aktivis PMII Kupang Dilokasi GOR Oepoi Yang Mangkrak

Dikatakannya, setiap hari pemprov lewat ditempat ini, Kejati lewat, Kapolda lewat namun sangat sedikit orang yang memiliki konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan di Provinsi NTT.

Hasnu menjelaskan, semestinya persoalan ini harus ada pihak tertentu yang bertanggungjawab atas mangraknya proyek tersebut. Kondisi lokasi proyek semakin memprihatinkan dan bertambah buruk pada musim hujan.

“Kemarin saat kami turun dilapangan bersama Ketua Bidang Advokasi PMII Irfan A. Gani, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTT dengan melakukan penghancuran sisa material yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya Kota Kupang,” ungkapnya.

Mandataris PKC menandaskan, “Upaya menghancurkan sisa material tersebut, dinilai PMII sebagai upaya cuci tangan saat para aktivis mahasiswa sedang getol menguak fakta dugaan adanya korupsi.”

Berdasarkan data lapangan dan data sekunder PMII peroleh bahwa pada tahun 2015 Kejati NTT telah meminta bantuan Politeknik Negeri Kupang agar segera diukur bentuk fisik gelanggang olahraga remaja ini.

Bentuk fisik yang diukur diantaranya volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan, hasil pemeriksaan diduga  sarat korupsi. Namun hingga hari ini belum ada pihak yang bertanggung jawab penuh atas mangkraknya pembangunan tersebut.

Menurut Hasnu, sesuai laporan anggaran proyek sebesar Rp12 miliar berasal dari APBN Rp9 miliar, dan APBD NTT Rp3 miliar.

Ternyata ada pihak tertentu yang diduga berasal dari anggota tim komite pembangunan proyek merubah Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Perubahan RAB mengakibatkan anggaran proyek membengkak menjadi Rp. 36 Milyar. Padahal anggaran yang dikucurkan APBN tersebut hanya berlaku satu kali.

“Anggaran dari APBN dikucurkan satu kali saja sampai gedung selesai dikerjakan,” tandas Hasnu.

Dengan demikian, tambahan anggaran sebesar Rp. 24 Milyar untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung, harus berasal dari APBD NTT.

Persoalan mangkraknya pembangunan gelanggang olahraga remaja ini, apabila kita melihat dari kebijakan publik maka telah jelas melanggar dan merugikan daerah Provinsi NTT.

Untuk itu PKC PMII Bali Nusra Di Provinsi NTT telah memasukkan surat permohonan audiensi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT pada Hari Rabu kemarin, jadi kami sedang menunggu konfirmasi dari pihak BPK.

Tujuan dari audiensi ke kantor BPK RI perwakilan Provinsi NTT guna mencocokkan data yang PMII pegang dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI sendiri.

“Data tersebut sebagai kekuatan PMII dalam menghajar para perampok dan penyamun uang rakyat di Provinsi NTT,” ungkap Hasnu.

Berdasarkan kronologis dan data yang kami peroleh, maka Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra di Provinsi NTT mendesak sebagai berikut :

1. Mendesak Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Perwakilan NTT agar segera merekomendasikan hasil laporan kerugian negara ke pihak berwajib.

2. Mendesak Kejati provinsi NTT agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kadispora NTT

3. Mendesak Kejati NTT agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Waskita Karya Kota

4. Mendesak KPK RI agar segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang dinilai lamban dalam menjalankan tupoksi, karena dinilai sangat kuat akan dugaan korupsi.

5. Apabila Kejati NTT tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan tersebut diatas, maka PMII meminta Kejagung RI agar menonaktifkan Kajati NTT

(Rilis: Puskominfo PMII Kupang)

Komentar

Jangan Lewatkan