oleh

PMII Tuding DPRD Provinsi Tidak Jalankan Fungsi Pengawasan, Sehingga Timbul Skandal NTT Fair dan Monumen Pancasila

Foto: Husnu Ibrahim Ketua PMII Kupang (Tengah) 

RADARNTT, Kupang – Pekerjaan pembangunan proyek  Monumen Pancasila dikerjakan oleh PT. EROM berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) No. PKRD. NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018 pada tanggal 9 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.28.243.481.000.00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 220 hari; terhitung sejak 8 Mei 2018 – 14 Desember 2018 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 083/05.06/SPMK-602/V/2018 pada tanggal 9 Mei 2018.

Salah satu bentuk keprihatinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang dan upaya untuk mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan advokasi di lapangan dengan cara menggelar apel bendera pada Hari Pancasila Tanggal 1 Juni lalu di Monumen Pancasila sebagai bentuk otokritik kelompok Cipayung terhadap persoalan mangkraknya kasus monumen pancasila, ucap Husnu Ibrahim, Ketua Umum PMII Kupang pada di Sekretariat PMII Kupang jalan Ade Irma Kompleks Taman Nostalgia (Kamis,13/06/2019). 

Husnu menuturkan, “Fenomena menarik terjadi saat menggelar apel bendera di monumen pancasila; rekan rekan kami ditolak oleh ‘mereka’ yang sedang melakukan pekerjaan di lokasi Monumen dan kehadiran kami seolah-olah menimbulkan semacam ketakutan di Internal ‘mereka’ sehingga hal itu menjadi kecurigaan awal sekaligus motivasi kami mengusut kasus ini.”

PMII Kupang kemudian melayangkan surat secara resmi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk meminta hasil audit tahun anggaran 2018 untuk kedua kasus ini (NTT Fair dan Monumen Pancasila) dan setelah hasil audit diperoleh, ternyata ditemukan bahwa benar proses pekerjaan NTT Fair dan Monumen Pancasila terdapat dua kali adendum.

Adendum kontral 1 No. PRKP- NTT/458 05-06/ADD 1- 646.1/ X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018 disebabkan perubahan desain struktur, perubahan volume dan item pekerjaan sehingga masa pelaksanaan konstruksi diubah menjadi 237 hari terhitung sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan per/tanggal 31 Desember 2018 diketahui prestasi pekerjaan baru mencapai 70.783 % atau senilai Rp. 19.991.583.156.23 termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )10% sehingga terdapat selisih antara target pencapaian dengan realisasi prestasi pekerjaan di lapangan sebesar 29,217 % atau senilai Rp. 8. 251.897. 843.77 Namun, pembayaran diketahui per/tanggal 14 Desember 2018 telah dibayar 100%.

Sedangkan adendum kontrak 2No.PRKP-NTT/835/05-06/ADD-II-646.1/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 merupakan perpanjangan masa pelaksaan masa konstruksi 90 hari menjadi sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019 dan Laporan Pekerjaan Kemajuan dari Konsultan Manejemen Konstruksi per/tanggal 31 Maret 2019 diketahui progress pekerjaan mencapai 79.826% dan saat pemeriksaan tidak ada penambahan program fisik. Dengan demikian, sudah terjadi kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan minimal senilai Rp. 5.179.854.415.40 -10 % PPN. Selain itu, terdapat denda keterlambatan pekerjaan minimal selama 47 hari (sesudah adanya hasil rekomendasi LKPP sebesar Rp.1.206.766.915.45 (Rp.28.243.481.000.00 -10% PPN × 47 × 1/ 1000) yang dihitung berdasarkan nilai kontrak sesuai klausul kontrak.

“Inikan sudah berakhir masa kontraknya tetapi monumen pancasila tetap dikerjakan. Lalu pertanyaannya, ‘mereka’ dapat uang dari mana? Apakah ada kelompok yang ‘maha kuat’ yang berada dibelakang mereka itu, karena sudah tercium publik akan dilakukan penyelidikan dan berpotensi akan ikut terseret karena melakukan kerja gelap itu? Ini menjadi tanda tanya kita, kata Husnu dengan nada heran.

Baginya dalam kasus Monumen Pancasila ada upaya ‘cuci tangan’ pihak tertentu, hal itu berdasar adanya rekomendasi dari Lembaga Kajian Percepatan Pembangunan  yang berisi adanya komitmen akan menyelesaikan persoalan ini.

Husnu Ibrahim menegaskan, “DPRD Provinsi khususnya Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan terkesan mengabaikan fungsi pengawasannya sehingga kasus hukum timbul di dua megaproyek tersebut, dalam masalah ini kami berpraduga mengapa komisi I tidak berkomentar dalam kedua kasus tersebut, apabila memang DPRD tidak terlibat dalam pusaran skandal tersebut seyogyanya siap beraudiens dengan aliansi kami.”(VH/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan