oleh

PMKRI Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Awololong

RADARNTT, Kupang – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang Santu Fransiskus Xaverius mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTT agar mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek jembatan titian, restoran apung, kolam apung, pusat kuliner, serta fasilitas lainnya di pulau Siput Awololong Kabupaten Lembata.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Periode 2019/2020 Adrianus Oswin Goleng, di Margajuang 63 (Sekretariat PMKRI Kupang), Jalan Jenderal Soeharto No.20, Naikoten Kota Kupang, Rabu (27/11/2019) malam.

Bahwasanya, kasus ini sedang ditangani oleh Polda NTT sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Umum AMPPERA Kupang, Emanuel Boli, Oswin Goleng mendesak agar penyidik Tipikor  Polda NTT harus profesional, transparan, tanpa ada intervensi dari pihak apapun demi menjaga marwa dan wibawa sebagai Aparat Penegak Hukum  (APH).

“PMKRI Kupang juga telah mengantongi sejumlah data otentik dan kajian hukum kronologi indikasi korupsi proyek Awololong di Lembata sebagai landasan kuat PMKRI untuk mengawal jalannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Tipikor Polda NTT,” kata Oswin Goleng.

Menurutnya, dari telaah data kasus Awololong, anggaran sebesar Rp. 6. 892.900.000 itu telah cair 85% sedangkan fisik pekerjaan masih 0%. Ironisnya, kata Oswin Goleng, masa kontrak kerja mestinya berakhir 30 Desember 2018 itu namun realisasi anggaran tidak sesuai progress dengan pekerjaan fisik. Dan, telah berlakukan addendum I dan II pun pekerjaan fisik masih 0% bahkan telah PHK 15 November 2019 lalu.

Lanjut Mantan Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI Kupang Periode 2017/2018 bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun,” jelasnya.

Kepada media ini, Mantan Ketua PERMADA Kupang ini juga menyesalkan dengan lemahnya perhatian APH (Polres dan Kejaksaan) di Kabupaten Lembata terhadap kasus Awololong. “Ini menunjukkan preseden buruk terhadap penegakan hukum di negeri 1001 paus itu. PMKRI menduga ada perselingkuhan ‘binal’ antara Pemerintah Daerah Lembata, DPRD, dan APH sehingga Awololong belum tersentuh hukum,” tegas Oswin Goleng.

Sehingga, PMKRI Kupang juga mendesak Kapolri dan Kajagung untuk mereformasi internal Polres dan Kejaksaan di Lembata demi terwujudnya asas kepastian hukum yang seadil-adilnya di Kabupaten Lembata.

Rencananya, PMKRI Kupang dan elemen pemuda mahasiswa Lembata di Kupang akan terus melakukan cross check perkembangan penanganan indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek Awololong oleh Tipikor Polda NTT di Mapolda.

“Apabila lambannya proses hukum terhadap kasus Awololong, PMKRI Cabang Kupang  akan melibatkan seluruh elemen mahasiswa (Cipayung Kota Kupang, BEM/BLM PT, dan Organda) untuk melakukan gerakan akbar di POLDA NTT,” tutup Oswin Goleng. (EB/TIM/RN)

Komentar