oleh

Polres Mabar Tetapkan Satu Orang Tersangka Dalam Kasus Dugaan Money Politik

RADAR NTT, Labuan Bajo – Kasus dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh oknum caleg PKB rupanya sudah menemui babak baru. Bagaimana tidak, Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, Iptu Ridwan kepada media ini menjelaskan bahwa saat ini polisi sudah menetapkan satu orang tersangka yang diketahui Ahmadin. “Sudah ada tersangkanya. Itu yang bagi-bagi uang si Ahmadin. (Pada hari) senin penetapan tersangka,” ujar Ridwan pada, Kamis (16/05/2019) di Polres Manggarai Barat.

Ridwan menjelaskan bahwa selain menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan money politik, Polres Mabar juga sudah melakukan pelimpahan tahap satu ke Kejaksaan pada, Rabu (15/05/2016). Pengiriman berkas perkara tersebut ke Kejaksaan dilakukan oleh Aipda Putu Eka didampingi oleh Frumensius Menti sebagai Anggota Bawaslu Manggarai Barat yaitu Ketua Kordiv HPP. Berkas perkara TP. Pemilu diterima oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mabar, Iwan Gustiawan dan Hero A. Saputro, SH. Ridwan berharap agar kasus ini segera P21 karena mengingat waktu yang sudah semakin mepet.

Dalam kasus ini Ahmadin oleh Polres Manggarai Barat akan disangkakan denga Pasal 554 jo pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara dalam proses ini Tim Sentra Gakumdu Polres Mabar selanjutnya akan tetap berkoordinasi pada Sentra Gakumdu guna kelancaran proses penyidikan perkara dimaksud s/d penyidikan perkaranya lengkap dan dilakukan Tahap II.

Kasatreskrim, Ridwan saat ditanya apakah Swargading SJ Putra akan berpotensi menjadi tersangka. Ridwan menegaskan, polisi belum bisa mengarah pada kesimpulan soal keterlibatan Swargading dalam kasus money politik tersebut. Pasalnya, keterangan dari Ahmadin tidak menyebutkan adanya keterlibatan Swargading dalam kasus ini. Ahmadin kepada penyidik hanya mengakui jika tindakan bagi-bagi uang tersebut merupakan inisiatif pribadi dirinya dan bukan atas dasar perintah atau suruhan dari orang lain. “Ahmadin masih bungkam (soal keterlibatan Swargading, red). Dia hanya mengakui itu inisiatif pribadi,” ujar Kasatreskrim Mabar.

Kasus money politik ini mencuat berawal dari sebuah video yang beredar luas masyarakat tentang adanya dugaan menerima uang dari salah satu calon legislatif yang diduga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Swargading S.J pada, Sabtu (13/04/2019) yang terjadi di Terang, Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng.

Dalam video tersebut tampak ada tiga orang warga yang memegang uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu dan satu orang yang berperan sebagai pembicara.

Tampak salah seorang warga berbicara lantang melaporkan peristiwa yang dialaminya yakni didatangi oleh seorang yang bernama Ahmadin. Ahmadin dalam pengakuan orang dalam video tersebut adalah salah satu tim sukses dari Caleg PKB, Gading. Ahmad Din memberikan uang kepada warga dengan persyaratan harus bersumpah di atas Al-Quraan untuk memilih Swargading pada saat hari pencoblosan.

Menanggapi video yang viral tersebut, Ketua Bawaslu Manggarai Barat, Iwan Kirim membenarkannya. “Ia betul. Tim kita sedang turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler pada, Senin (15/04/2019) sekitar pukul 18.00 Wita.

Iwan menjelaskan bahwa pihaknya mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan masyrakat. Dari laporan tersebut, Bawaslau Mabar melalui Bidang Penegakan Hukum Mabar bekerja sama dengan panwascam Boleng untuk memeriksa kebenaran laporan dari warga tersebut. “Karena kita baru dapat laporan dari masyarakat, makanya kita (Bawaslu Mabar, red) melalui penegak hukum turun ke lokasi,” ujarnya.

Bawaslu Mabar juga tidak menampik saat RADARNTT memastikan bahwa tim yang membagi-bagi uang tersebut adalah dari salah satu Caleg DPRD Mabar yang diduga Swargading S.J Putra yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya, jika dari keterangan tim yang membagi-bagi uang tersebut terbukti Gading melakukan money politik maka pihaknya akan mendiskualifikasi dari pencalegkannya dan meneruskan kasus tersebut ke pidana. “Kalau sampai keputusn inkraf (berkekuatan hukum tetap,red) ya bisa (didiskualifikasi, red) dan bisa pidana,” ujarnya. (Rio/SET/R-N)

Komentar