oleh

Program Prioritas 30 Hari Pertama Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Foto: Okto Naitboho Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

RADARNTT, Kupang – Pasca pergantian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang, dari Robby Ndun ke Okto Naitboho sejumlah gebrakan mulai disiapkan. “Program prioritas 30 hari pertama kita sudah susun dan besok kita mulai,” kata Naitboho kepada RADARNTT (Minggu, 16/06/2019).

Sejumlah program prioritas 30 hari tersebut diantaranya:

1. Penataan dokumen administrasi yang terkait dengan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang menggunakan APBD maupun APBN seperti:

  • Verifikasi dan validasi RKAS yang telah disusun oleh tim pelaksana BOS sekolah.
  • SK kepala sekolah tentang tim pelaksana BOS sekolah.
  • Berita acara hasil rapat kesepakatan dewan guru dan komite sekolah tentang penggunaan dana BOS.
  • SPJ triwulan I dan dokumen pengesahan terhadap penggunaan dana BOS.

2. Penataan dokumen Dana DAK

  • Dokumen terkait berita acara pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
  • Verifikasi legalitas sekolah sekolah penerima.
  • Percepatan pembentukan fasilitator teknik (konsultan perencana/pengawas).
  • Mendorong fasilitator teknis untuk mempercepat penyusunan gambar dan RAB pembangunan ruang kelas baru ataupun rehab.

Terkait penerimaan peserta didik baru  atau yang biasa dikenal dengan istilah PPDB, Okto Naitboho menekankan pada optimalisasi sosialisasi pelaksanaan PPDB agar sesuai juknis, terutama konsistensi terhadap zonasi dan rombel yang telah disepakati.

Selain itu menyangkut perbaikan kualitas proses pembelajaran,  Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Kota Kupang ini mendorong dan mengontrol para kepala sekolah SD dan SMP untuk memanfaatkan masa liburan, agar bersama para guru melaksanakan rapat kerja untuk menyiapkan administrasi perangkat pembelajaran guru Tahun Pelajaran 2019/2020 dan program kerja kepala sekolah.

Lebih lanjut Naitboho menghimbau, “Demi terwujudnya transparansi pengelolaan dana BOS, wajib hukumnya semua sekolah penerima BOS SD/SMP agar memajang RKAS yang telah disahkan dinas dan ditempel pada papan informasi publik disekolah supaya dapat diakses semua pihak tanpa kecuali.”(TIM/SET/R-N)

Komentar