oleh

Progres Sepekan Pelaksanaan Tax Amnesty

RADARNTT, Kupang – Progres pelaksanaan kebijakan tax amnesty di pekan pertama menunjukan hasil positif dan tingginya animo wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengampunan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) plat luar Provinsi NTT.

“Sampai dengan kemarin 8 Agustus 2019, total penghapusan 761 juta rupiah dan penerimaan 6,3 miliar rupiah”, ungkap Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Zeth Sony Libing via pesan whatsapp, Jumat (9/8/2019) petang.

Dia menuturkan baru sepekan pelaksanaan kebijakan tax amnesty nilai penghapusan denda pajak dan bea balik nama sebesar 761 juta rupiah dan penerimaan dari pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor mencapai 6,3 miliar rupiah.

Zeth Sony Libing mengatakan akan terus meningkatkan hasil maksimal dalam waktu berjalan, sesuai jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak mencapai 368.608 unit. “Kita berupaya sampai batas waktu 31 Oktober 2019, sudah mencapai 100 persen pembayaran pajak kendaraan bermotor”, kata dia.

Menurut Zeth Sony Libing berdasarkan data ada banyak wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor, sehingga masih terus dikonsolidasi di setiap UPT Pendapatan Daerah di 22 Kabupaten/Kota agar segera melunasi kewajiban dalam waktu tersisa 2 bulan lebih.

Untuk mencapai hasil maksimal, UPT Pendapatan Daerah di 22 Kabupaten/Kota menggandeng Satlantas Polres dan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya melakukan upaya penindakan di lapangan, tujuan dari kegiatan penindakan terhadap wajib pajak dilakukan guna menertibkan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Dengan adanya kegiatan penindakan bersama yang dilakukan itu, dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya”, kata Zeth Sony Libing.

Selain penindakan, sambungnya, petugas juga melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat agar memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor yang masih berstatus plat luar daerah. Sehingga status kepemilikan menjadi legal sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi BPAD, bersama seluruh UPT Pendapatan Daerah di 22 Kabupaten/Kota, selalu berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Peraturan yang memayungi pelaksanaan kerja, antara lain, UU 28/2009, UU 22/2009, PP 74/2014, PERKAPOLRI 5/2012, PERMENDAGRI 14/2019 dan peraturan lainnya yang mendukung dan menaungi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat”, pungkas Zeth Sony Libing. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan